Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Marlinah
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Prof Dr Hazairin SH
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Atas Wanprestasi Kontrak Kerja Pada Proyek Pantai Enggano Di BWSS VII Bengkulu Abdillah Aflah; Marlinah; Andri Zulpan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5375

Abstract

Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan pengamanan wilayah pesisir merupakan kewajiban negara dalam rangka melindungi kepentingan umum dan menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah Proyek Pengamanan Pantai Enggano yang dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu. Proyek ini bertujuan untuk mencegah abrasi pantai, melindungi permukiman masyarakat pesisir, serta menjaga fungsi ekosistem pantai. Dalam pelaksanaannya, proyek tersebut didasarkan pada kontrak kerja konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi yang menimbulkan hubungan hukum keperdataan dan tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kontrak kerja konstruksi serta penerapan klausul tanggung jawab dan sanksi atas wanprestasi dalam Proyek Pengamanan Pantai Enggano. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui pengkajian bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan kontrak kerja telah mengikuti prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dalam praktiknya terjadi wanprestasi oleh penyedia jasa berupa tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual, khususnya terkait progres pekerjaan. Terhadap wanprestasi tersebut, pengguna jasa telah menerapkan klausul tanggung jawab dan sanksi secara bertahap dan proporsional, mulai dari pemberian peringatan hingga pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum kontrak konstruksi pemerintah serta menjadi rujukan bagi praktik penyusunan dan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi yang lebih efektif dan berkeadilan.
Peran Penyidik Dalam Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Bengkulu Anisa Tri Agustina; Marlinah; M. Rochman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5605

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran penyidik dalam proses penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kota Bengkulu serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit PPA Polda Bengkulu, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik dalam penanganan perkara TPPO sangat penting dan strategis, dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan korban, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Penyidik tidak hanya berperan secara yuridis formal, tetapi juga dituntut memiliki pendekatan humanis dalam menangani korban. Adapun kendala yang dihadapi meliputi kesulitan dalam pembuktian unsur tindak pidana, khususnya unsur eksploitasi, sikap korban yang tidak kooperatif, kondisi psikologis korban yang mengalami trauma, keterbatasan alat bukti, serta perkembangan teknologi yang dimanfaatkan pelaku untuk menyamarkan identitas. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, penguatan koordinasi antar lembaga, serta pendekatan yang komprehensif agar penanganan perkara TPPO dapat berjalan lebih efektif dan optimal.
Co-Authors Abdillah Aflah Andri Zulpan Anisa Tri Agustina M. Rochman