Excella Bunga Azzahra
Universitas Negeri Surabaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Politik Hukum Pengaturan Amicus curiae dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Demokrasi Konstitusional di Indonesia Excella Bunga Azzahra; Febrian Indar Surya Kusuma; Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam Vol. 6 No. 2 (2026): Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam (Issue in Progress)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan mekanisme amicus curiae dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, serta mengkaji pertimbangan kebijakan hukum di balik ketidakhadiran peraturan eksplisit mengenai mekanisme ini dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya. Dalam studi ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan pendekatan legislatif, pendekatan kasus melalui analisis putusan Mahkamah Konstitusi yang menerima amicus curiae, dan pendekatan konseptual yang berfokus pada konsep negara hukum dan demokrasi konstitusional. Temuan studi ini menunjukkan bahwa praktik amicus curiae telah berkembang sebagai bentuk partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan konstitusional, meskipun belum memiliki dasar normatif yang sistematis. Situasi ini menimbulkan ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan kebutuhan akan demokrasi deliberatif. Dari perspektif politik hukum, ketidakhadiran regulasi dapat dilihat sebagai manifestasi dari desain prosedural minimalis serta upaya untuk memberikan ruang bagi diskresi yudisial. Studi ini mengusulkan model regulasi hibrida, yaitu regulasi yang didasarkan pada undang-undang dan regulasi teknis melalui peraturan Mahkamah Konstitusi, dengan tujuan menyeimbangkan partisipasi publik dengan prinsip legalitas dalam kerangka demokrasi konstitusional yang berlandaskan pada negara hukum.
Legal Protection for Criminal Acts Against Disabled Perpetrators Ezika Viki Natasya; Achmad Reyvan Fatony Reyvan; Mei Windi Pramesti; Layla Maha Putri Ramadani; Excella Bunga Azzahra
Disable Vol. 1 No. 1 (2025): Disable: Law Review
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/disable.v1i1.40339

Abstract

The increasing global recognition of disability rights highlights a critical gap in the legal           protection of offenders with disabilities. This issue is especially pressing as traditional criminal justice systems often fail to fully address the specific vulnerabilities and needs of individuals with disabilities who come into conflict with the law. These systems frequently lack the necessary accommodations, which may result in continued discrimination and hinder the rehabilitative goals of justice. This study employs normative legal research methods to conduct a comprehensive analysis of relevant laws, regulations, and judicial decisions concerning disabled offenders. The primary aim is to identify deficiencies in the existing legal framework and propose substantive reforms to ensure a more just and equitable application of criminal law. Preliminary findings reveal that while general provisions for vulnerable groups exist, specific and comprehensive protections for disabled offenders remain inadequate. This deficiency often leads to potential miscarriages of justice and obstacles to meaningful rehabilitation. According to the research underscores the urgent need for criminal justice systems to adopt a more inclusive and human rights-based approach in their treatment of individuals with disabilities.