Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Jurnal Dinamika Hukum Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Universitas Negeri Surabaya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Reviewing the Medical Record Confidentiality of Covid-19 Patient Hezron Sabar Rotua Tinambunan; Elisabeth Septin Puspoayu; Eliza Tiurmaida
Jurnal Dinamika Hukum Vol 21, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2021.21.1.2863

Abstract

The Government has done several efforts in order to handling the Covid-19 virus, such as through an appeal to maintain personal hygiene, keep a safe distance, and do not come in direct contact with others. The spread of this appeal was carried out on various platforms, ranging from advertisements on television nor social media. The coverage through the media includes which areas have been exposed by Covid-19, the number of people who have been considered infected, recovered, and the number of people who have died from the virus. Oftentimes, the news is followed by the dissemination of the peoples identity, on the grounds that the public should be more careful, whereas the patient’s identity is strictly protected based on the patient’s right to privacy or medical confidentiality. This writing uses a normative juridical research method. The issues raised were related to the privacy rights and medical confidentiality in the handling of Covid-19. Article 51 of Law No. 29/2004 concerning Medical Practice stated that a doctor is obliged to keep all the information about the patient, even after the patient died. This uphold the fact that a medical confidentiality are closely related to human rights.Keywords: Covid-19; Medical confidentiality; Patient
REKONSTRUKSI KONSTITUSI DALAM REGIONAL REPRESENTATIVE DEWAN PERWAKILAN DAERAH TERHADAP FUNGSI LEGISLATIF Hezron Sabar Rotua Tinambunan; Dicky Eko Prasetio
Masalah-Masalah Hukum Vol 48, No 3 (2019): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.136 KB) | DOI: 10.14710/mmh.48.3.2019.266-274

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan lembaga legislatif yang lahir dari gejolak reformasi 1998 yang keberadaan yuridis terkait DPD dan kewenangannya didasarkan Pasal 22D UUD NRI 1945. Dalam regelende functie  maka sejatinya peran DPD sebagai perwakkilan daerah untuk mengimbangi adanya peran Dewan Perwakilan Rakyat sebagai political. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau dan menganalisis kembali bagaimana seharusnya keberadaan DPD dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan analitis (analytical approch), bahwa keanggotaan DPD haruslah merupakan calon perseorangan yang terbebas dari jabatan dan fungsionaris partai politik. Hal ini untuk mempertegas serta mengoptimalkan peran regional representative supaya dari proses pencalonan, pengangkatan, dan perumusan kebijakan merupakan perorangan yang benar-benar concern terhadap permasalahan, dinamika, dan kepentingan daerah yang diwakilinya.
MODEL PEMBERDAYAAN WILAYAH PESISIR DALAM MENGHADAPI PASAR BEBAS MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Hezron Sabar Rotua Tinambunan
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 28, No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2744.32 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16728

Abstract

AbstractThe role of the people are needed to the development, because development success in a country is how the government to make a empowerment community. Local government policy in development has contributed by doing upaya­upaya serious. More indonesia is facing Asean economic community (MEA) in 2016, aimed at as an effort to increase stability the economy in Asean. Continuity of the local government and communities to face the challenges MEA indispensable. Local governments have to make regulatory system warehouse related resinous to cut the tengkulak a highly lethal businesses fshermen in guarantees the availability of capital for the production of sustainable and stabilize commodity prices.IntisariPeran masyarakat sangat dibutuhkan untuk tercapainya pembangunan, karena keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah bagaimana pemerintah menentukan model pemberdayaan kepada masyarakatnya. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pembangunan memiliki andil dengan melakukan upaya-upaya serius. Lebih lagi Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2016, yang bertujuan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Kesinambungan antara pemerintah daerah dan masyarakat guna menghadapi tantangan MEA sangat diperlukan. Pemerintah daerah harus membuat regulasi terkait sistem resi gudang guna memangkas jalur tengkulak yang sangat mematikan hasil usaha nelayan dalam menjamin ketersediaan modal usaha untuk produksi yang berkelanjutan dan menstabilkan harga komoditi.
Co-Authors Dicky Eko Prasetio Elisabeth Septin Puspoayu Eliza Tiurmaida