Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Jusup Aprilius Nainggolan
Universitas Pelita Harapan
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Implementasi Prinsip Good Governance di Indonesia (Tinjauan dari Aspek Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional) Rivan Riza; Jusup Aprilius Nainggolan
UNES Law Review Vol. 8 No. 3 (2026)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/4chj2141

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip Good Governance di Indonesia ditinjau dari aspek Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional. Good Governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum sebagai dasar terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), melalui analisis terhadap berbagai sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mempunyai kerangka hukum yang komprehensif untuk mendukung Good Governance, implementasinya masih menghadapi kendala signifikan, antara lain lemahnya koordinasi antar lembaga, rendahnya kesadaran hukum aparatur, serta campur tangan politik dalam penegakan hukum. Dari perspektif internasional, Indonesia telah berkomitmen terhadap norma global melalui ratifikasi berbagai konvensi antikorupsi. AKan tetapi, masih terdapat hambatan seperti lemahnya mekanisme pengawasan dan independensi lembaga antikorupsi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara aspek hukum administrasi dan hukum internasional yang menunjukkan perlunya harmonisasi regulasi serta penguatan kapasitas institusional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan di Indonesia.
Analisis Hukum Persaingan Usaha dalam Kasus Shell dan Pertamina di Indonesia Jusup Aprilius Nainggolan; Rivan Riza
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/9tthda63

Abstract

Penelitian ini menganalisis implikasi hukum dari kebijakan impor BBM "satu pintu" terhadap persaingan usaha di sektor hilir migas Indonesia, dengan studi kasus pada operasional Shell Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah memperkuat posisi dominan Pertamina, yang memenuhi unsur Pasal 1 Angka 4 UU No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan perspektif hukum perdagangan, kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan yang adil dalam UU No. 7 Tahun 2014, khususnya Pasal 3 dan Pasal 13 mengenai larangan praktek monopoli dan penguasaan pasar. Kebijakan tersebut berdampak keterbatasan akses pasokan Shell yang mengakibatkan kesulitan dalam menjaga stabilitas harga dan ekspansi jaringan. Penelitian ini juga menemukan keterbatasan efektivitas KPPU dalam menegakkan hukum persaingan di sektor strategis yang didominasi kepentingan pemerintah, serta adanya legal gap dalam pengaturan benturan antara kebijakan pemerintah dan prinsip persaingan usaha.
Prosedur Penyelesaian Sengketa Waris dalam Sistem Hukum Perdata, Islam, dan Adat di Indonesia Vincent Vincent; Israel Gabriel Itaar; Rivan Riza; Rafael Alfredo Mota; Jusup Aprilius Nainggolan; Yuni Priskila Ginting
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 4 No 03 (2025): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v4i03.2892

Abstract

Penelitian ini mengkaji mekanisme prosedural penyelesaian sengketa waris dalam tiga sistem hukum utama di Indonesia: Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Setiap sistem mewadahi landasan filosofis dan kerangka prosedural yang berbeda, yang mempengaruhi cara persidangan kasus warisan diputus. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan interpretasi doktrin yang relevan dengan sengketa waris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur Hukum Perdata menekankan litigasi formal melalui pengadilan negeri, sementara Hukum Islam mengutamakan prinsip-prinsip keagamaan dan ditangani oleh pengadilan agama. Sebaliknya, Hukum Adat mengandalkan mediasi berbasis musyawarah yang berakar pada adat istiadat dan nilai-nilai kekerabatan setempat. Meskipun terdapat perbedaan, ketiga sistem tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan keadilan dan kerukunan keluarga dalam pengalihan hak waris. Studi ini menyimpulkan bahwa harmonisasi antara ketiga sistem prosedural ini sangat penting untuk mencapai kepastian hukum dan penyelesaian sengketa yang adil dalam konteks hukum pluralistik Indonesia.
Co-Authors Israel Gabriel Itaar Rafael Alfredo Mota Rivan Riza Vincent Vincent Yuni Priskila Ginting