Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Data Pribadi sebagai Dimensi Human Security dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Kepentingan Keamanan Nasional dan Hak Privasi Individu Dian Priheryanti Havid; Yusuf Muh Said; R. Lina Sinaulan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i1.682

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah karakter ancaman terhadap keamanan manusia. Jika sebelumnya keamanan dipahami terutama dalam konteks militer dan kedaulatan negara, pada era digital dan globalisasi ilmu dan pengetahuan ini, ancaman terhadap keamanan manusia juga muncul dalam bentuk pelanggaran data pribadi yang memerlukan pengawsan dan perlindungan terhadap kejahatan  digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan data pribadi dalam perspektif human security serta mengevaluasi keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan perlindungan hak privasi individu dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan analisis perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan dimensi penting dari human security dalam era digital. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal pengawasan negara, keamanan siber, serta perlindungan hak privasi individu. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum serta pengawasan institusional agar perlindungan data pribadi dapat menjadi bagian integral dari sistem keamanan manusia di Indonesia.
Pergeseran Makna Kedaulatan Negara Otonom Menuju Adaptive Compliance terhadap CBAM dalam Menciptakan Lingkungan Hijau Dian Priheryanti Havid; Laksanto Utomo; Amalia Syauket; Yusuf Muh Said
FOCUS Vol 7 No 02 (2026): FOCUS: Jurnal Studi Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v7i02.2334

Abstract

Developments in global climate governance are increasingly blurring the boundaries between national and international law, as exemplified by the European Union’s Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). By extending carbon regulatory standards beyond its territorial jurisdiction, CBAM functions as a Transnational Legal Order (TLO) that reshapes state sovereignty and impacts exporting nations, including Indonesia. Using a normative juridical method, this study analyzes relevant legal frameworks through Stephen Krasner’s theory of organized hypocrisy, Saskia Sassen’s concept of denationalization, and Halliday and Shaffer’s TLO framework. The findings reveal that CBAM compels Indonesian national laws and policies to adapt to global climate standards, shifting state sovereignty from autonomous decision-making to adaptive compliance. Furthermore, this study identifies symptoms of a democratic deficit, wherein national legislative processes remain formally sovereign but are substantively dictated by external regulatory pressures. Ultimately, this article concludes that CBAM represents a contemporary form of transnational legal governance that redefines state sovereignty in the era of legal globalization.