Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Cendekia Ilmiah Ulil Albab
Zaidan, Dzakwan
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Kerusakan Hutan dan Banjir di Kota Bengkulu Zaidan, Dzakwan; Machfudz, Mochamad Ardhy Sahal; Satmaidi, Edra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15656

Abstract

Kota Bengkulu termasuk wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana banjir, yang salah satunya dipicu oleh degradasi hutan di kawasan hulu daerah aliran sungai. Perubahan fungsi lahan, praktik pembalakan liar, serta kegiatan pertambangan ilegal telah menurunkan kapasitas lingkungan dalam menjalankan fungsi ekologisnya dan memicu terjadinya bencana lingkungan. Penelitian ini bertujuan mengkaji regulasi konservasi sumber daya alam serta pelaksanaannya dalam mencegah kerusakan hutan dan banjir di Kota Bengkulu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari sisi normatif, regulasi konservasi sumber daya alam telah memadai. Namun dalam praktiknya masih terdapat hambatan, khususnya dalam aspek pengawasan, penegakan hukum, serta koordinasi antar lembaga. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan implementasi hukum serta penyelarasan kebijakan daerah guna mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Implementasi Perlindungan Hak Normatif Pekerja Dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Di Provinsi Bengkulu Zaidan, Dzakwan; Machfudz, Mochamad Ardhy Sahal; Habibie, Muhammad Zalfy; Wulandari, Wulandari
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 6: Mei 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i6.16828

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hak normatif pekerja dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja di Provinsi Bengkulu serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pemenuhannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hak normatif pekerja dalam perselisihan pemutusan hubungan kerja, khususnya pada kasus PT Riau Agrindo Agung (PT RAA), belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan adanya pelanggaran prosedur pemutusan hubungan kerja, tidak terpenuhinya hak-hak normatif pekerja, serta ketidaksesuaian dasar hukum yang digunakan oleh pengusaha dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hambatan dalam pemenuhan hak normatif pekerja meliputi faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, faktor sosial-ekonomi, serta hambatan kelembagaan dan sistemik. Makadiperlukan upaya yang komprehensif dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja, baik melalui penguatan pengawasan ketenagakerjaan, peningkatan kepatuhan hukum pengusaha, maupun peningkatan kesadaran hukum pekerja, guna mewujudkan hubungan industrial yang adil, harmonis, dan berkelanjutan.
Analisis Yuridis Pengelolaan Keuangan Negara dalam Perspektif Akuntabilitas dan Transparansi Zaidan, Dzakwan; Machfudz, Mochamad Ardhy Sahal; Ghazy, Muhammad; Satmaidi, Edra; Purba, Yemima Hotmaria
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i4.15833

Abstract

Pengelolaan keuangan negara merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Dalam kerangka good governance, prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi elemen penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pengelolaan keuangan negara dalam perspektif akuntabilitas dan transparansi, serta mengkaji implementasinya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum dan analisis doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pengelolaan keuangan negara di Indonesia secara normatif telah mengakomodasi prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui Law Number 17 of 2003 concerning State Finance, Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, dan Law Number 15 of 2004 concerning Audit of State Financial Management and Accountability. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain lemahnya pengawasan internal, rendahnya integritas aparatur, serta belum optimalnya partisipasi publik dalam pengawasan keuangan negara. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan budaya integritas, efektivitas pengawasan, dan keterbukaan informasi publik menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
Pengaturan Pencurian Barang Penumpang Pesawat dalam UU Penerbangan dan Konvensi Chicago Harahap, Almansyah; Wiryawan Wahyono, Berdi adityas; Sahal Machfudz, Mochamad Ardhy; Zaidan, Dzakwan
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 2 (2026): Januari-Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/w5pdf728

Abstract

This article examines the legal regulation of theft of passengers’ belongings on board an aircraft under Indonesian Aviation Law and the 1944 Chicago Convention, using the 2025 Scoot Singapore–Jakarta case involving two Chinese nationals as the focal case. The study addresses the gap between the need to protect passengers’ property in the cabin and the limited specificity of aviation law in regulating theft committed by one passenger against another during an international flight. The research aims to analyze the scope of Law No. 1 of 2009, to assess the relevance of the Chicago Convention 1944, and to evaluate their application to the Scoot case. This study employs normative legal research with statute, case, and conceptual approaches. The materials consist of primary legal sources, international aviation instruments, official documents, and relevant scholarly literature. The findings show that Law No. 1 of 2009 regulates order, safety, and security on board, yet does not formulate theft of passengers’ property as a specific aviation offence. The Chicago Convention 1944 functions as a general framework on sovereignty, aircraft nationality, and the applicability of national law, while the criminal handling of on-board theft is more closely connected with the regime governing offences committed on board aircraft. The study identifies a need for clearer national rules on cabin theft, initial handling procedures, and cross-border jurisdictional coordination.
Co-Authors Edra Satmaidi Ghazy, Muhammad Habibie, Muhammad Zalfy Harahap, Almansyah Machfudz, Mochamad Ardhy Sahal Purba, Yemima Hotmaria Sahal Machfudz, Mochamad Ardhy Wiryawan Wahyono, Berdi adityas Wulandari Wulandari