Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.909
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bina Hukum Lingkungan Ilmu Hukum Prima Bina Hukum Lingkungan Jurnal Ilmiah Kutei Jurnal Hukum & Pembangunan Jurnal Cendekia Ilmiah Ulil Albab PESHUM
Edra Satmaidi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Hubungan Hukum Pedagang Perantara Dan Pelaku Usaha Dalam Bisnis Perikanan Nasional Ambarini, Nur Sulistyo Budi; Sofyan, Tito; Satmaidi, Edra
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper is part of non-doctrinal legal research using socio-legal research approach. The role of intermediary traders in the fishing business is very important. One side as an intermediary and on the other hand provides capital to fishermen and / or fish processors. The relationship creates an imbalance seen from the perspective of contract law because the position of intermediary traders as the owner of capital is stronger, so the balance principle among the parties can not met. In practice from the perspective of local law it is not an imbalance because the contribution of intermediary traders is not only in business relations but also in social relationships. Nevertheless, to develop the principle of legal balance in an effort to improve the welfare of fishery business actors, intervention to regulate is needed
ANALYSIS OF BUSINESS LICENSING IN THE DEVELOPMENT OF EIGER CAMP IN WEST BANDUNG REGENCY Siagian, Afny Azzahra; Fauzi, Rizka Amanda; Haptoro, Dyanzah Aji; Wulandari, Wulandari; Satmaidi, Edra
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i1.7097

Abstract

This study examines the spatial utilization compliance of the Eiger Camp Project located in Parongpong District, West Bandung Regency, which is situated within a water infiltration conservation zone as designated in the Regional Spatial Plan (RTRW). Although the developer claims to possess several permits, including the Environmental Impact Assessment (AMDAL), Building Approval (PBG), and site plan, the project was temporarily halted by local authorities due to the absence of a valid Spatial Utilization Activity Compliance (KKPR) document. Development in such conservation areas, which serve as water catchment and disaster-prone zones, raises both ecological and legal concerns. Using a normative-juridical approach, this research analyzes the relationship between the legality of permits and the substantive compliance with spatial zoning regulations as mandated by Indonesian law. The findings reveal that formal licensing, without alignment with RTRW zoning requirements, may result in legal violations and ecological degradation. Local governments play a vital role in monitoring and enforcing spatial planning policies; Thus, development in ecologically strategic areas must adhere to both legal and environmental considerations in a balanced manner.
Privatisasi Keberadaan Vila Di Sempadan Pantai Labuan Bajo Dalam Tinjauan Hukum Penataan Ruang Adela Julianda; Martinus Alexander Simanjuntak; Amanda Fathona Fadhila; Wulandari; Edra Satmaidi
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 24 No 1 (2025)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v24i1.41719

Abstract

Artikel ini membahas mengenai pembangunan vila di sempadan pantai Labuan Bajo yang menimbulkan tantangan besar dalam hal penataan ruang berkelanjutan dan perlindungan hak masyarakat lokal. Privatisasi ruang pesisir berpotensi mengancam akses masyarakat Manggarai Barat terhadap sumber daya alam pesisir yang menjadi mata pencaharian utama mereka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai dan ketentuan dalam RZWP3K, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penataan ruang . Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian pembangunan vila di sempadan pantai Labuan Bajo dengan norma hukum tata ruang serta implikasinya terhadap hak masyarakat dan kelestarian lingkungan. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis yuridis terhadap konflik ruang pesisir antara kepentingan investasi dan hak masyarakat lokal di kawasan pariwisata super prioritas. Privatisasi pembangunan vila di sempadan pantai Labuan Bajo memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap perlindungan hak masyarakat Manggarai Barat dan keberlanjutan lingkungan pesisir. Pembangunan tersebut berpotensi melanggar prinsip-prinsip tata ruang yang adil dan berkelanjutan, termasuk ketentuan sempadan pantai yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016, serta zonasi wilayah pesisir yang ditetapkan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Pelanggaran terhadap peraturan tata ruang ini dapat mengancam hak masyarakat untuk mengakses sumber daya alam pesisir yang merupakan mata pencaharian mereka, serta merusak ekosistem pesisir yang penting untuk mitigasi bencana dan keberlanjutan kehidupan sosial-ekonomi. Konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut mencakup sanksi administratif dan pidana, gugatan perdata oleh masyarakat terdampak, dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pembangunan.
Mitigasi Bencana Dalam Kebijakan Penataan Ruang Pasca Uu Cipta Kerja Dan Pp No. 21 Tahun 2021 Maulana Jordan Al Fadhi; Billy Septrianda Putra; Reka Khorisma; Wulandari; Edra Satmaidi
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 24 No 1 (2025)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v24i1.42400

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor akibat kondisi geografis dan geologis yang kompleks serta kepadatan penduduk di wilayah rawan bencana. Penataan ruang berperan strategis dalam mitigasi risiko bencana melalui pengaturan zonasi dan kebijakan perizinan yang adaptif. Pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021, terdapat pembaruan regulasi penataan ruang yang menegaskan integrasi kajian risiko bencana dalam perencanaan tata ruang, khususnya melalui instrumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Artikel ini mengkaji secara yuridis fungsi penataan ruang dalam mitigasi bencana serta tantangan hukum dalam implementasinya. Temuan menunjukkan bahwa penataan ruang yang mengintegrasikan KLHS dan zonasi berbasis risiko berpotensi meningkatkan ketahanan wilayah, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala kapasitas teknis daerah dan konsistensi penerapan. Diperlukan sinergi lintas sektor dan penguatan regulasi agar penataan ruang dapat menjadi instrumen efektif dalam pengurangan risiko bencana di Indonesia.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK GUNA MENDUKUNG PROGRAM WISATA KAWASAN PESISIR PROVINSI BENGKULU Satmaidi, Edra; Barus, Sonia Ivana; Saifulloh, Putra Perdana Ahmad; Reformas, Tradis
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 1 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan sampah dewasa ini masih menjadi problem yang belum terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam pengelolaan sampah plastik di Bengkulu guna mendukung Kawasan Wilayah Pesisir. Hasilnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan pengelolaan sampah plastik di Indonesia yaitu UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Pengelolaan Sampah dan beberapa undang-undang lainnya termasuk Jakstrada Kota Bengkulu yang bertujuan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini juga mengemukakan Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik yang ideal untuk mendukung Kawasan Wisata Wilayah Pesisir Provinsi Bengkulu.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK GUNA MENDUKUNG PROGRAM WISATA KAWASAN PESISIR PROVINSI BENGKULU Satmaidi, Edra; Barus, Sonia Ivana; Saifulloh, Putra Perdana Ahmad; Reformas, Tradis
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 1 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan sampah dewasa ini masih menjadi problem yang belum terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam pengelolaan sampah plastik di Bengkulu guna mendukung Kawasan Wilayah Pesisir. Hasilnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan pengelolaan sampah plastik di Indonesia yaitu UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Pengelolaan Sampah dan beberapa undang-undang lainnya termasuk Jakstrada Kota Bengkulu yang bertujuan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini juga mengemukakan Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik yang ideal untuk mendukung Kawasan Wisata Wilayah Pesisir Provinsi Bengkulu.
ANALYSIS OF BUSINESS LICENSING IN THE DEVELOPMENT OF EIGER CAMP IN WEST BANDUNG REGENCY Siagian, Afny Azzahra; Fauzi, Rizka Amanda; Haptoro, Dyanzah Aji; Wulandari, Wulandari; Satmaidi, Edra
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i1.7097

Abstract

This study examines the spatial utilization compliance of the Eiger Camp Project located in Parongpong District, West Bandung Regency, which is situated within a water infiltration conservation zone as designated in the Regional Spatial Plan (RTRW). Although the developer claims to possess several permits, including the Environmental Impact Assessment (AMDAL), Building Approval (PBG), and site plan, the project was temporarily halted by local authorities due to the absence of a valid Spatial Utilization Activity Compliance (KKPR) document. Development in such conservation areas, which serve as water catchment and disaster-prone zones, raises both ecological and legal concerns. Using a normative-juridical approach, this research analyzes the relationship between the legality of permits and the substantive compliance with spatial zoning regulations as mandated by Indonesian law. The findings reveal that formal licensing, without alignment with RTRW zoning requirements, may result in legal violations and ecological degradation. Local governments play a vital role in monitoring and enforcing spatial planning policies; Thus, development in ecologically strategic areas must adhere to both legal and environmental considerations in a balanced manner.
Analisis Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Di Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Muhammad Adrian Fitra Yamazaki; Aldo Kurniawan; Muhammad Syirazi Neyasyah; Edra Satmaidi; Ema Septaria
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.16498

Abstract

Sentralisasi kewenangan dalam sektor mineral dan batubara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menimbulkan implikasi yuridis terhadap pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam aspek pengawasan dan pengendalian kegiatan pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis sentralisasi kewenangan terhadap efektivitas koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, serta menilai efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap aktivitas pertambangan di Kabupaten Lebong, khususnya di kawasan penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentralisasi kewenangan telah mengurangi peran pemerintah daerah dalam pengawasan, sehingga menimbulkan celah pengendalian terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI). Selain itu, penegakan hukum lingkungan belum berjalan efektif karena masih bersifat represif, parsial, dan belum menyentuh akar permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi instrumen penegakan hukum, serta kebijakan alternatif bagi masyarakat guna mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Urgensi Penetapan Kebijakan Hukum Konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Bengkulu Viona Yoan Kornelia Laiskodat; Khaula Alhanif Syafania; Edra Satmaidi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15686

Abstract

Pantai Panjang merupakan kawasan strategis di Kota Bengkulu yang memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata sekaligus berfungsi sebagai kawasan penyangga ekosistem pesisir. Namun, pesatnya aktivitas pembangunan dan pariwisata yang tidak terkendali telah menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti abrasi pantai, pencemaran, degradasi ekosistem pesisir, dan alih fungsi lahan. Kondisi tersebut menunjukkan urgensi penetapan kebijakan hukum konservasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penetapan kebijakan hukum konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang dalam perspektif pembangunan berkelanjutan serta mengkaji bentuk kebijakan hukum yang ideal untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi khusus serta lemahnya pengawasan menjadi faktor utama degradasi lingkungan di kawasan Pantai Panjang. Oleh karena itu, diperlukan penetapan kebijakan hukum konservasi yang tegas, terintegrasi, dan partisipatif guna mewujudkan pengelolaan kawasan wisata yang berkelanjutan.
Perlindungan Hukum Terhadap Keanekaragaman Hayati Dan Habitat Gajah Sumatera Di Kabupaten Bengkulu Utara Fadiah Hazirah; Oktavia Rahmadani; Edra Satmaidi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15661

Abstract

Gajah Sumatera merupakan salah satu satwa dilindungi yang keberadaannya semakin terancam akibat degradasi habitat dan meningkatnya konflik antara manusia dan satwa liar. Di Kabupaten Bengkulu Utara, penyempitan habitat akibat alih fungsi lahan, pembukaan perkebunan, dan pembangunan infrastruktur telah mempersempit ruang jelajah gajah Sumatera, sehingga meningkatkan potensi konflik dengan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap keanekaragaman hayati dan habitat gajah Sumatera serta mengkaji efektivitas implementasi kebijakan konservasi di Kabupaten Bengkulu Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung data sekunder dari laporan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum nasional telah mengatur perlindungan gajah Sumatera secara komprehensif, namun implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, konflik kepentingan ekonomi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum daerah, peningkatan pengawasan, dan pelibatan aktif masyarakat dalam upaya konservasi guna menjamin keberlanjutan habitat gajah Sumatera.
Co-Authors Adela Julianda Aldo Kurniawan Amanda Fathona Fadhila Baihaqi Mumtazy Barus, Sonia Ivana Biatila Elsa Duey Repali Billy Septrianda Putra Buchari Radiandro Djorghi Samudra Triananda Ema Septaria Fadiah Hazirah Farrel Jaluh Arsa Gumay Fauzi, Rizka Amanda Haptoro, Dyanzah Aji Khaula Alhanif Syafania Martinus Alexander Simanjuntak Maulana Jordan Al Fadhi Muhammad Adrian fitra yamazaki Muhammad Syirazi Neyasyah Nur Sulistyo Budi Ambarini, Nur Sulistyo Budi Oktavia Rahmadani Oktavia Rahmadani Putra Perdana Ahmad Saifulloh Rahmattullah Almuzzaky Reformas, Tradis Reka Khorisma Siagian, Afny Azzahra Tito Sofyan Viona Yoan Kornelia Laiskodat Viona Yoan Kornelia Laiskodat WULANDARI Wulandari Wulandari Yemima Hotmaria Purba Yolanda Fitri Windia