Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.218
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bina Hukum Lingkungan Ilmu Hukum Prima Bina Hukum Lingkungan Jurnal Ilmiah Kutei Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Cendekia Ilmiah Ulil Albab PESHUM
Edra Satmaidi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Hubungan Hukum Pedagang Perantara Dan Pelaku Usaha Dalam Bisnis Perikanan Nasional Ambarini, Nur Sulistyo Budi; Sofyan, Tito; Satmaidi, Edra
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper is part of non-doctrinal legal research using socio-legal research approach. The role of intermediary traders in the fishing business is very important. One side as an intermediary and on the other hand provides capital to fishermen and / or fish processors. The relationship creates an imbalance seen from the perspective of contract law because the position of intermediary traders as the owner of capital is stronger, so the balance principle among the parties can not met. In practice from the perspective of local law it is not an imbalance because the contribution of intermediary traders is not only in business relations but also in social relationships. Nevertheless, to develop the principle of legal balance in an effort to improve the welfare of fishery business actors, intervention to regulate is needed
ANALYSIS OF BUSINESS LICENSING IN THE DEVELOPMENT OF EIGER CAMP IN WEST BANDUNG REGENCY Siagian, Afny Azzahra; Fauzi, Rizka Amanda; Haptoro, Dyanzah Aji; Wulandari, Wulandari; Satmaidi, Edra
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i1.7097

Abstract

This study examines the spatial utilization compliance of the Eiger Camp Project located in Parongpong District, West Bandung Regency, which is situated within a water infiltration conservation zone as designated in the Regional Spatial Plan (RTRW). Although the developer claims to possess several permits, including the Environmental Impact Assessment (AMDAL), Building Approval (PBG), and site plan, the project was temporarily halted by local authorities due to the absence of a valid Spatial Utilization Activity Compliance (KKPR) document. Development in such conservation areas, which serve as water catchment and disaster-prone zones, raises both ecological and legal concerns. Using a normative-juridical approach, this research analyzes the relationship between the legality of permits and the substantive compliance with spatial zoning regulations as mandated by Indonesian law. The findings reveal that formal licensing, without alignment with RTRW zoning requirements, may result in legal violations and ecological degradation. Local governments play a vital role in monitoring and enforcing spatial planning policies; Thus, development in ecologically strategic areas must adhere to both legal and environmental considerations in a balanced manner.
Privatisasi Keberadaan Vila Di Sempadan Pantai Labuan Bajo Dalam Tinjauan Hukum Penataan Ruang Adela Julianda; Martinus Alexander Simanjuntak; Amanda Fathona Fadhila; Wulandari; Edra Satmaidi
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 24 No 1 (2025)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v24i1.41719

Abstract

Artikel ini membahas mengenai pembangunan vila di sempadan pantai Labuan Bajo yang menimbulkan tantangan besar dalam hal penataan ruang berkelanjutan dan perlindungan hak masyarakat lokal. Privatisasi ruang pesisir berpotensi mengancam akses masyarakat Manggarai Barat terhadap sumber daya alam pesisir yang menjadi mata pencaharian utama mereka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai dan ketentuan dalam RZWP3K, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penataan ruang . Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian pembangunan vila di sempadan pantai Labuan Bajo dengan norma hukum tata ruang serta implikasinya terhadap hak masyarakat dan kelestarian lingkungan. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis yuridis terhadap konflik ruang pesisir antara kepentingan investasi dan hak masyarakat lokal di kawasan pariwisata super prioritas. Privatisasi pembangunan vila di sempadan pantai Labuan Bajo memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap perlindungan hak masyarakat Manggarai Barat dan keberlanjutan lingkungan pesisir. Pembangunan tersebut berpotensi melanggar prinsip-prinsip tata ruang yang adil dan berkelanjutan, termasuk ketentuan sempadan pantai yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016, serta zonasi wilayah pesisir yang ditetapkan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Pelanggaran terhadap peraturan tata ruang ini dapat mengancam hak masyarakat untuk mengakses sumber daya alam pesisir yang merupakan mata pencaharian mereka, serta merusak ekosistem pesisir yang penting untuk mitigasi bencana dan keberlanjutan kehidupan sosial-ekonomi. Konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut mencakup sanksi administratif dan pidana, gugatan perdata oleh masyarakat terdampak, dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pembangunan.
Mitigasi Bencana Dalam Kebijakan Penataan Ruang Pasca Uu Cipta Kerja Dan Pp No. 21 Tahun 2021 Maulana Jordan Al Fadhi; Billy Septrianda Putra; Reka Khorisma; Wulandari; Edra Satmaidi
Jurnal Ilmiah Kutei Vol 24 No 1 (2025)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/jik.v24i1.42400

Abstract

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor akibat kondisi geografis dan geologis yang kompleks serta kepadatan penduduk di wilayah rawan bencana. Penataan ruang berperan strategis dalam mitigasi risiko bencana melalui pengaturan zonasi dan kebijakan perizinan yang adaptif. Pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021, terdapat pembaruan regulasi penataan ruang yang menegaskan integrasi kajian risiko bencana dalam perencanaan tata ruang, khususnya melalui instrumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Artikel ini mengkaji secara yuridis fungsi penataan ruang dalam mitigasi bencana serta tantangan hukum dalam implementasinya. Temuan menunjukkan bahwa penataan ruang yang mengintegrasikan KLHS dan zonasi berbasis risiko berpotensi meningkatkan ketahanan wilayah, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala kapasitas teknis daerah dan konsistensi penerapan. Diperlukan sinergi lintas sektor dan penguatan regulasi agar penataan ruang dapat menjadi instrumen efektif dalam pengurangan risiko bencana di Indonesia.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK GUNA MENDUKUNG PROGRAM WISATA KAWASAN PESISIR PROVINSI BENGKULU Satmaidi, Edra; Barus, Sonia Ivana; Saifulloh, Putra Perdana Ahmad; Reformas, Tradis
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 1 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan sampah dewasa ini masih menjadi problem yang belum terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam pengelolaan sampah plastik di Bengkulu guna mendukung Kawasan Wilayah Pesisir. Hasilnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan pengelolaan sampah plastik di Indonesia yaitu UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Pengelolaan Sampah dan beberapa undang-undang lainnya termasuk Jakstrada Kota Bengkulu yang bertujuan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini juga mengemukakan Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik yang ideal untuk mendukung Kawasan Wisata Wilayah Pesisir Provinsi Bengkulu.
KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK GUNA MENDUKUNG PROGRAM WISATA KAWASAN PESISIR PROVINSI BENGKULU Satmaidi, Edra; Barus, Sonia Ivana; Saifulloh, Putra Perdana Ahmad; Reformas, Tradis
Bina Hukum Lingkungan Vol. 6 No. 1 (2021): Bina Hukum Lingkungan, Volume 6, Nomor 1, Oktober 2021
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan sampah dewasa ini masih menjadi problem yang belum terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan dalam pengelolaan sampah plastik di Bengkulu guna mendukung Kawasan Wilayah Pesisir. Hasilnya terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mempunyai korelasi dengan pengelolaan sampah plastik di Indonesia yaitu UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Pengelolaan Sampah dan beberapa undang-undang lainnya termasuk Jakstrada Kota Bengkulu yang bertujuan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat akan lingkungan hidup yang baik dan sehat di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini juga mengemukakan Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik yang ideal untuk mendukung Kawasan Wisata Wilayah Pesisir Provinsi Bengkulu.
ANALYSIS OF BUSINESS LICENSING IN THE DEVELOPMENT OF EIGER CAMP IN WEST BANDUNG REGENCY Siagian, Afny Azzahra; Fauzi, Rizka Amanda; Haptoro, Dyanzah Aji; Wulandari, Wulandari; Satmaidi, Edra
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i1.7097

Abstract

This study examines the spatial utilization compliance of the Eiger Camp Project located in Parongpong District, West Bandung Regency, which is situated within a water infiltration conservation zone as designated in the Regional Spatial Plan (RTRW). Although the developer claims to possess several permits, including the Environmental Impact Assessment (AMDAL), Building Approval (PBG), and site plan, the project was temporarily halted by local authorities due to the absence of a valid Spatial Utilization Activity Compliance (KKPR) document. Development in such conservation areas, which serve as water catchment and disaster-prone zones, raises both ecological and legal concerns. Using a normative-juridical approach, this research analyzes the relationship between the legality of permits and the substantive compliance with spatial zoning regulations as mandated by Indonesian law. The findings reveal that formal licensing, without alignment with RTRW zoning requirements, may result in legal violations and ecological degradation. Local governments play a vital role in monitoring and enforcing spatial planning policies; Thus, development in ecologically strategic areas must adhere to both legal and environmental considerations in a balanced manner.
Analisis Hukum Konservasi Pesisir Dan Perlindungan Penyu Di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Muhammad Ghazy; Anggres Rahmat Fadila; Edra Satmaidi
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15997

Abstract

Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu merupakan salah satu wilayah pesisir di Pulau Sumatera yang menjadi habitat peneluran penyu, khususnya penyu hijau (Chelonia mydas) dan penyu lekang (Lepidochelys olivacea). Keberadaan penyu sebagai satwa dilindungi menghadapi ancaman berupa perburuan telur, degradasi habitat, serta aktivitas pembangunan di wilayah pesisir yang tidak berbasis prinsip keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum konservasi pesisir serta efektivitas perlindungan penyu di Kabupaten Kaur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan penyu telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan keterbatasan koordinasi antarinstansi. Diperlukan penguatan penegakan hukum serta pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis konservasi untuk menjamin keberlanjutan ekosistem pesisir di Kabupaten Kaur.
Ancaman Pembabatan Hutan Alam di Bukit Sanggul, Kabupaten Seluma, Bengkulu: Analisis Yuridis dan Dampak Ekologis Fransisco, Dava; Ardhian, Rafa; Satmaidi, Edra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15613

Abstract

Penurunan status kawasan Hutan Lindung Bukit Sanggul seluas 19.939,57 hektare menjadi Hutan Produksi melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.533/MenLHK/Setjen/PLA.2/5/2023 menimbulkan ancaman serius terhadap kelestarian hutan alam di Kabupaten Seluma, Bengkulu. Penelitian ini mengkaji implikasi yuridis dari perubahan fungsi kawasan tersebut dan dampak ekologisnya terhadap masyarakat lokal. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SK.533/2023 yang didukung oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 (Omnibus Law) telah membuka ruang bagi PT Energi Swa Dinamika Muda (ESDM) untuk melakukan eksploitasi tambang emas di kawasan yang sebelumnya dilindungi. Perubahan ini mengancam tutupan hutan alami seluas 63.426,69 hektare (85,5% dari total luas Bukit Sanggul) dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi bagi 150.000 jiwa penduduk Seluma. Implikasi jangka panjangnya mencakup hilangnya fungsi hidrologis, kerusakan biodiversitas, dan peningkatan vulnerabilitas masyarakat terhadap banjir dan tanah longsor.
Analisis Yuridis Konservasi Sumber Daya Alam Terhadap Kerusakan Hutan dan Banjir di Kota Bengkulu Zaidan, Dzakwan; Machfudz, Mochamad Ardhy Sahal; Satmaidi, Edra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15656

Abstract

Kota Bengkulu termasuk wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana banjir, yang salah satunya dipicu oleh degradasi hutan di kawasan hulu daerah aliran sungai. Perubahan fungsi lahan, praktik pembalakan liar, serta kegiatan pertambangan ilegal telah menurunkan kapasitas lingkungan dalam menjalankan fungsi ekologisnya dan memicu terjadinya bencana lingkungan. Penelitian ini bertujuan mengkaji regulasi konservasi sumber daya alam serta pelaksanaannya dalam mencegah kerusakan hutan dan banjir di Kota Bengkulu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari sisi normatif, regulasi konservasi sumber daya alam telah memadai. Namun dalam praktiknya masih terdapat hambatan, khususnya dalam aspek pengawasan, penegakan hukum, serta koordinasi antar lembaga. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan implementasi hukum serta penyelarasan kebijakan daerah guna mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Co-Authors Adela Julianda Aldo Kurniawan Amanda Fathona Fadhila Anggres Rahmat Fadila Ardhian, Rafa Baihaqi Mumtazy Barus, Sonia Ivana Biatila Elsa Duey Repali Billy Septrianda Putra Buchari Radiandro Djorghi Samudra Triananda Ema Septaria Fadiah Hazirah Farrel Jaluh Arsa Gumay Fauzi, Rizka Amanda Fransisco, Dava Haptoro, Dyanzah Aji Khaula Alhanif Syafania Machfudz, Mochamad Ardhy Sahal Martinus Alexander Simanjuntak Maulana Jordan Al Fadhi Muhammad Adrian Fitra Yamazaki Muhammad Ghazy Muhammad Syirazi Neyasyah Nur Sulistyo Budi Ambarini, Nur Sulistyo Budi Oktavia Rahmadani Oktavia Rahmadani Putra Perdana Ahmad Saifulloh Rahmattullah Almuzzaky Reformas, Tradis Reka Khorisma Siagian, Afny Azzahra Tito Sofyan Viona Yoan Kornelia Laiskodat Viona Yoan Kornelia Laiskodat WULANDARI Wulandari Wulandari Yemima Hotmaria Purba Yolanda Fitri Windia Zaidan, Dzakwan