<![CDATA[Perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial yang semakin luas telah membawa perubahan signifikan dalam pola komunikasi masyarakat, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum baru, salah satunya tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik di ruang digital. Penyebaran informasi yang cepat dan tanpa batas seringkali memicu terjadinya pelanggaran terhadap kehormatan dan reputasi seseorang. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tingginya jumlah kasus pencemaran nama baik menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian melalui jalur peradilan pidana konvensional belum sepenuhnya mampu memberikan solusi yang efektif, sehingga diperlukan pendekatan alternatif yang lebih berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan para pihak.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 telah mengakomodasi penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik serta bagaimana implikasi hukumnya dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang berfokus pada analisis norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Pendekatan ini menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban melalui dialog dan kesepakatan bersama. Dengan demikian, penerapan restorative justice dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan serta berkontribusi dalam mengurangi beban sistem peradilan pidana.]]>
