Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology (IHERT) Law Studies and Justice Journal
Shaim Muhtasib Amnur
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PRESIDENTIAL THRESHOLD AS A LEGAL POLITICAL INSTRUMENT FOR SIMPLIFYING THE PARTY SYSTEM Shaim Muhtasib Amnur; Nanik Prasetyoningsih
International Conference on Health Science, Green Economics, Educational Review and Technology Vol. 7 No. 2 (2025): 10th IHERT (2025): IHERT (2025) SECOND ISSUE: International Conference on Healt
Publisher : Universitas Efarina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Presidential Threshold (PT) is formally constructed as a legal instrument to strengthen the presidential system by simplifying the political party system. However, this research argues that the PT has experienced a functional shift from an instrument of stability to a mechanism of political cartelization that hinders the circulation of the national elite. This study aims to analyze the legal-political ambivalence of the PT within the context of simultaneous elections and its implications for the quality of democracy. Employing a normative-juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, this research finds that the 20% of PT substantively creates a candidacy oligopoly that undermines popular sovereignty. The novelty of this article lies in its critical analysis of the "pseudo-stability" generated by oversized coalitions post-PT, which ultimately triggers a deadlock in parliamentary accountability. This article concludes that to preserve the integrity of simultaneous elections, the PT must be recalibrated or abolished to end the consolidation of power by party elites.
REKONSTRUKSI KONSEP HUKUM OBLIGASI SYARIAH: TINJAUAN HERMENEUTIKA DAN UPAYA ADAPTASI HUKUM NASIONAL Shaim Muhtasib Amnur; Muchammad Ichsan
Law Studies and Justice Journal (LAJU) Vol. 2 No. 3 (2025): Law Studies and Justice Journal (LAJU)
Publisher : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62207/etq1ca97

Abstract

Perkembangan pesat instrumen keuangan syariah, khususnya obligasi syariah (Sukuk), menuntut kerangka hukum nasional yang adaptif dan komprehensif. Saat ini, regulasi Sukuk sering kali bersandar pada interpretasi fiqih klasik, yang kadang kala berbenturan dengan tuntutan inovasi produk dan kepastian hukum pasar modal modern. Kebutuhan untuk menyelaraskan prinsip-prinsip syariah dengan struktur pasar obligasi konvensional menciptakan diskursus interpretatif yang memerlukan pendekatan mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan rekonstruksi konsep hukum obligasi syariah melalui tinjauan hermeneutika, serta mengidentifikasi upaya dan model adaptasi hukum nasional yang paling efektif untuk menopang pengembangan Sukuk yang berdaya saing dan sesuai syariah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kualitatif-analitis, memfokuskan pada studi kepustakaan (literatur) dan dokumen hukum. Teknik hermeneutika digunakan untuk menafsirkan teks-teks primer syariah (Al-Qur'an dan Hadis) serta Fatwa DSN-MUI terkait, kemudian dikomparasikan dengan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan turunannya. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam tentang kesenjangan normatif dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep hukum obligasi syariah dapat direkonstruksi dari pendekatan maqasid syariah (tujuan syariah), bukan sekadar bentuk transaksi. Rekonstruksi ini memerlukan adaptasi hukum nasional melalui pembentukan payung hukum yang mengakomodasi diversifikasi akad dan mitigasi risiko secara syariah. Model adaptasi yang diusulkan adalah penggabungan regulasi berbasis prinsip (principle-based regulation) dengan standar akad berbasis substansi, guna menciptakan kepastian hukum tanpa membatasi inovasi produk. Rekonstruksi ini krusial untuk menjadikan Sukuk instrumen investasi yang relevan secara global dan teguh secara syariah.
Co-Authors Muchammad Ichsan Nanik Prasetyoningsih