<![CDATA[Terorisme internasional menimbulkan dilema kompleks antara keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menganalisis dinamika perlindungan hak asasi manusia dalam konteks konflik terorisme internasional melalui pendekatan systematic literature review dengan metode kualitatif. Populasi penelitian mencakup literatur akademik dari jurnal bereputasi Scopus dan Web of Science serta dokumen hukum internasional tahun 2021 hingga 2025. Sampel dipilih menggunakan purposive sampling dengan kriteria inklusi: sumber dari jurnal terakreditasi internasional, konten membahas perlindungan hak asasi manusia, kontra-terorisme, hukum humaniter internasional, atau keamanan manusia, memiliki DOI aktif, dan metodologi jelas. Instrumen analisis menggunakan content analysis dan thematic analysis dengan pendekatan Braun dan Clarke. Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan signifikan antara norma hukum internasional dan implementasi praktis. Prinsip derogasi, non-derogabilitas, proporsionalitas, dan supremasi hukum menjadi fondasi konseptual yang kuat. Namun, banyak negara menggunakan mekanisme derogasi dengan pengawasan minimal, melakukan penyiksaan dan penahanan arbitrer, serta gagal membangun akuntabilitas efektif. Kesimpulannya, reformasi kebijakan kontra-terorisme sangat diperlukan dengan mengadopsi human rights due diligence policy komprehensif, memperkuat pengawasan independen, melembagakan prinsip proporsionalitas, dan membangun sistem reparasi responsif untuk mewujudkan kontra-terorisme berkelanjutan.]]>
