Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS
Yuli Adha Hamzah
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Indonesia
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Comparison of the Effectiveness of the Roles of Land Deed Officials and Sub-District Heads in Land Registration in East Luwu Regency Andi Setio Nugraha Syamsuddin; Yuli Adha Hamzah; Farah Syah Reza
ADVANCED PRIVATE LEGAL INSIGHTS Vol. 1 No. 2 (2025): ADVANCES PRIVATE LEGAL INSIGHTS (APRIL)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/t3vf0a71

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal utama, pertama untuk mengetahui dan mempelajari perbedaan peran serta tanggung jawab antara PPAT dan Camat dalam hal pendaftaran tanah dan yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas peran dari Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Camat dalam hal pendaftaran tanah di kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitian dilakukan di kantor PPAT  dan kantor kecamatan Malili di Kabupaten Luwu Timur. Data yang digunakan terdiri dari  data primer dan data sekunder yang diperoleh melaui teknik wawancara. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif dengan menggabungkan data primer dan data skunder dari wawancara sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akurat mengenai hasil penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT dan Camat memiliki peran berbeda namun saling melengkapi dalam pendaftaran tanah. PPAT berwenang penuh membuat akta otentik, sementara Camat diberikan kewenangan terbatas. Efektivitas keduanya berpengaruh terhadap kepastian hukum, sehingga peningkatan kapasitas dan fasilitas sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran dan legalitas transaksi tanah. Rekomendasi Penelitian Untuk meningkatkan efektivitas PPAT dan Camat dalam menjamin kepastian hukum, diperlukan pelatihan rutin, penyediaan fasilitas teknologi, serta penegasan batas kewenangan Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua hal utama, pertama untuk mengetahui dan mempelajari perbedaan peran serta tanggung jawab antara PPAT dan Camat dalam hal pendaftaran tanah dan yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas peran dari Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Camat dalam hal pendaftaran tanah di kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Lokasi penelitian dilakukan di kantor PPAT  dan kantor kecamatan Malili di Kabupaten Luwu Timur. Data yang digunakan terdiri dari  data primer dan data sekunder yang diperoleh melaui teknik wawancara. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif dengan menggabungkan data primer dan data skunder dari wawancara sehingga dapat ditarik kesimpulan yang akurat mengenai hasil penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPAT dan Camat memiliki peran berbeda namun saling melengkapi dalam pendaftaran tanah. PPAT berwenang penuh membuat akta otentik, sementara Camat diberikan kewenangan terbatas. Efektivitas keduanya berpengaruh terhadap kepastian hukum, sehingga peningkatan kapasitas dan fasilitas sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran dan legalitas transaksi tanah. Rekomendasi Penelitian Untuk meningkatkan efektivitas PPAT dan Camat dalam menjamin kepastian hukum, diperlukan pelatihan rutin, penyediaan fasilitas teknologi, serta penegasan batas kewenangan
The Construction of Legal Liability of BPJS Kesehatan and Hospitals for Pending Claims Hasbuddin Khalid; Yuli Adha Hamzah; Athifa Ikhtiari
JURNAL LEGALITAS Vol 19, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jelta.v19i1.36566

Abstract

Pending BPJS Kesehatan claims are often reduced to a purely administrative issue, even though this condition triggers complications of civil liability that have a systemic impact on the quality of healthcare services. This normative legal study aims to reconstruct the limits of the legal liability of the parties within the National Health Insurance (JKN) ecosystem by examining the intersection between the regimes of breach of contract and tortious acts (Perbuatan Melawan Hukum/PMH). The findings reveal a hierarchically distinct structure of civil liability within the triadic relationship of BPJS, hospitals, and patients. First, in the contractual sphere, the status of breach of contract is determined by the party that commits the first breach: BPJS is deemed to be in breach when it unilaterally delays payment of valid claims, whereas a hospital is deemed to be in breach when the delay originates from its administrative negligence. Second, in the sphere of service delivery, hospitals bear an absolute duty toward patients. A decline in the standard of care resulting from cash flow constraints caused by pending claims legally constitutes a tortious act by the hospital, and the burden of liability cannot be shifted to BPJS. This study contributes the conceptual proposition that patient protection must be isolated from the dynamics of contractual financing disputes. Therefore, a reformulation of the cooperation agreement is required to specifically regulate the separation of liability regimes and proportional dispute resolution mechanisms in order to eliminate inequality of position and overlap in civil obligations within the JKN system.
Co-Authors Andi Setio Nugraha Syamsuddin Athifa Ikhtiari Farah Syah Reza Hasbuddin Khalid