Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Administrasi Negara Journal of Citizenship
Kamaluddin
Universitas Mbojo Bima
Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Collaborative Governance Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Parangina Kecamatan Sape Kamaluddin; Taufik Irfadat
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 22 No. 1 (2025): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v22i1.288

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk kolaborasi antara lembaga desa dan pemerintah desa dalam proses pelaksanaan pembangunan di Desa Parangina , Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan hasil temuan bahwa pembangunan desa di Desa Parangina dilakukan secara kolaboratif, melibatkan berbagai unsur seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Karang Taruna, pemuda desa, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Semua pihak ini memegang peran penting dan strategis dalam mendukung pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, karena pembangunan desa berkaitan erat dengan pemerataan hasil pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat perdesaan serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam konteks pembangunan desa, pemerintah desa berperan sebagai subsistem dalam sistem pemerintahan nasional, yang memiliki kewenangan, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Pelaksanaan wewenang dan tugas tersebut, khususnya dalam pembangunan desa, tentu memerlukan dukungan sumber pendapatan desa. Salah satu peran penting Pemerintah Desa Parangina dalam pembangunan adalah sebagai penyalur dana, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dana sharing dari Pemerintah Kabupaten, maupun program-program bantuan sosial seperti PNPM. Dana-dana tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui panitia pelaksana pembangunan, dengan terlebih dahulu melalui mekanisme pengajuan proposal, musyawarah perencanaan pembangunan, dan penentuan skala prioritas secara bersama. Selain itu, dalam tahap pengawasan dan evaluasi pembangunan, Pemerintah Desa Parangina memiliki porsi peran yang lebih dominan dibandingkan masyarakat, di antaranya sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan di desa.
Kesiapan Digital Command Center dalam Produksi Kebijakan Adaptif: Diagnostik Smart Governance Pemerintah Kota Bima Kamaluddin; Rahmi; Ahmad Usman; Salahuddin; Haeril
Journal of Citizenship Volume 5, Issue 2, 2026
Publisher : HK Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37950/joc.v5i2.762

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya evaluasi komprehensif mengenai tingkat kesiapan digital Command Center (C2) Pemerintah Kota Bima sebagai instrumen utama dalam mendukung implementasi smart governance, di tengah berbagai tantangan berupa keterbatasan integrasi sistem informasi, kapasitas sumber daya manusia, interoperabilitas data antarorganisasi perangkat daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam proses pengambilan keputusan berbasis bukti. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat kesiapan digital Command Center Kota Bima dalam mendukung produksi kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis tematik berdasarkan kerangka United Nations E-Government Development Index (EGDI) yang mencakup dimensi layanan daring, infrastruktur telekomunikasi, dan modal manusia bidang teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Command Center Kota Bima telah memiliki fondasi digital yang relatif memadai melalui ketersediaan infrastruktur jaringan, sistem informasi pemerintahan, pusat pemantauan digital, serta dukungan regulasi yang memungkinkan penguatan tata kelola berbasis data. Namun demikian, tingkat kematangan digital masih berada pada fase transisional karena integrasi lintas sistem, pemanfaatan teknologi analitik cerdas, dan kapasitas SDM belum berkembang secara optimal. Meski demikian, keberadaan Command Center terbukti mampu meningkatkan koordinasi lintas sektor, mempercepat respons pemerintah terhadap permasalahan publik, memperkuat mitigasi risiko, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih adaptif melalui pemanfaatan data dan informasi digital secara real-time. Kata Kunci: Command Center; Kesiapan Digital; Smart Governance; Tata Kelola Berbasis Data; Kebijakan Adaptif.
Co-Authors Ahmad Usman Haeril, Haeril Rahmi Salahuddin Taufik Irfadat