Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.547
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Geocivic Jurnal Hukum Lex Generalis GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Equality: Law and Social
Nur Rahmah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (1) HURUF A PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH Aris Maisa; Relit Nur Edi; Nur Rahmah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1455

Abstract

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 huruf a Pasal 6 ayat (1). menempatkan Karang Taruna sebagai organisasi sosial kepemudaan yang memiliki peran dalam pengembangan potensi generasi muda dan masyarakat. Akan tetapi, realitas di Desa Walur Kecamatan Krui Selatan memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan implementasinya di lapangan. Karang Taruna di desa tersebut mengalami penurunan aktivitas selama beberapa tahun terakhir sehingga fungsi pembinaan pemuda dan kegiatan sosial kemasyarakatan dapat dikatakan belum diterapkan secara penuh. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 organisasi tentang Karang Taruna di Desa Walur serta mengkajinya melalui perspektif siyasah tanfidziyyah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan peratin pekon walur, Ketua Karang Taruna, dan salah satu masyarakat Desa Walur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan tersebut belum berjalan secara optimal yang dapat dilihat dengan rendahnya keterlibatan pemuda, belum tersusunnya program kerja yang berkelanjutan, lemahnya koordinasi organisasi, serta kurang optimalnya pembinaan dari pemerintah desa. Ditinjau dari perspektif siyasah tanfidziyyah, kondisi tersebut menunjukkan belum maksimalnya penerapan prinsip amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam pelaksanaan kebijakan sosial kepemudaan. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan pembinaan dari Pemerintah Desa, penguatan koordinasi organisasi, serta pengembangan program kerja Karang Taruna secara berkesinambungan guna meningkatkan efektivitas pemberdayaan pemuda dan mendukung pembangunan sosial masyarakat desa.
Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 Tentang Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Fathul Mu’in; Nur Rahmah
Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Vol 12, No 1 (2026)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan sistem demokrasi yang menjamin partisipasi politik secara setara. Kehadiran perempuan di parlemen tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional, tetapi juga berperan dalam memperkuat kualitas pengambilan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan parlemen serta menganalisisnya melalui perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Ditinjau dari perspektif Siyasah Qadhaiyyah, putusan ini sejalan dengan prinsip keadilan (al-'adl), persamaan hak (al-musāwah), dan kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah), sehingga memiliki relevansi baik secara konstitusional maupun dalam kerangka nilai-nilai hukum Islam.
Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Siyasah: Urgensi, Ketaatan dan Kriteria Pemimpin Muhammad Ilyas; Nur Rahmah
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 1 (2025)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan pemimpin sebagai kebutuhan yang bersifat fundamental dalam menjaga stabilitas umat dan menegakkan syariat perlu mendapatkan perhatian untuk keberlangsungan sebuah sistem manajemen. Selain itu ketaatan terhadap pemimpin yang dibatasi oleh kepatuhan pada hukum Allah dan prinsip keadilan juga perlu dikemukan agar diperoleh pemimpin yang amanah. Artikel ini membahas konsep kepemimpinan dalam perspektif siyāsah Islam dengan menelaah berbagai istilah kepemimpinan seperti khalīfah, ūlī al-amr, imām, sulṭān, dan malik yang menggambarkan dimensi moral, spiritual, dan politis dari peran kepala negara dalam Islam. Dalam artikel ini juga dikemukakan beberapa kriteria ideal seorang pemimpin menurut para ulama klasik dan kontemporer serta perdebatan mengenai kepemimpinan non-Muslim dalam masyarakat plural. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam Islam bersifat integral, menuntut keseimbangan antara kompetensi keagamaan, integritas moral, serta komitmen terhadap maṣlaḥah umat. Kesimpulan dari kajian ini menegaskan bahwa pemimpin dalam Islam bukan hanya figur administratif, tetapi juga penjaga nilai-nilai ilāhiyyah dan sosial.
Kritik Terhadap Praktik Nepotisme Politik Perspektif Fiqih Siyasah Dhini Santika; Radha Selvila; Zahra Khairunnisa; Nur Rahmah
Equality: Law and Social Vol. 1 No. 1 (2025)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas isu nepotisme politik dalam perspektif fiqh siyasah (fikih ketatanegaraan Islam), dengan mengkaji pandangan ulama klasik dan kontemporer. Nepotisme politik yakni pengangkatan kerabat dalam jabatan publik atas dasar hubungan keluarga, bukan kelayakan merupakan ancaman serius bagi keadilan, kepercayaan publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui pendekatan kualitatif normatif dengan studi pustaka, penelitian ini menelaah sumber hukum Islam primer serta literatur otoritatif fiqh siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nepotisme bertentangan secara fundamental dengan prinsip- prinsip keadilan (‘adl), amanah, dan kemaslahatan (maslahah) dalam Islam. Para ulama seperti Al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah hingga Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah al-Zuhaili secara konsisten mengecam nepotisme sebagai bentuk kepemimpinan yang tidak etis. Penelitian ini merekomendasikan penerapan sistem pemerintahan berbasis meritokrasi, penguatan mekanisme syura, serta perlindungan institusional untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dalam lingkup keluarga. Prinsip-prinsip ini bertujuan memulihkan akuntabilitas dan integritas kepemimpinan sesuai dengan etika politik Islam.
PROSEDUR BERACARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN UJI MATERIL TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Yoksa Adrinata; Nur Rahmah
Jurnal GeoCivic Vol 8 No 2 (2025): Volume 8 Nomor 2 Edisi 2025
Publisher : Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/geocivic.v8i2.10608

Abstract

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia holds a strategic role within the state system, particularly in upholding the integrity and supremacy of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. One of its principal authorities is the judicial review of laws against the Constitution, aimed at annulling legal norms that contradict the 1945 Constitution and ensuring the protection of citizens’ constitutional rights. This article seeks to provide an in-depth explanation of the procedural mechanisms for judicial review cases at the Constitutional Court and to assess the extent to which these procedures are effective in safeguarding constitutional protection. The study employs a normative juridical approach with descriptive and interpretative analysis of legislation and Constitutional Court decisions. The findings indicate that although the procedural framework has been systematically regulated, its implementation still faces challenges, particularly concerning public access to constitutional justice and the effectiveness of decision enforcement.
TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI VISI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG ASPIRATIF reza maharani; fathul mu'in; nur rahmah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.923

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the vision of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia in realizing an aspirational Lampung Provincial Government using the perspective of Fiqh Siyasah. The background of this research is based on the importance of the role of DPD as a regional representative institution in channeling and fighting for the aspirations of the community, especially in the context of participatory and responsive absorption and delivery of aspirations. This research uses a qualitative method with a juridical-normative approach and is supported by relevant literature studies. The focus of the study is directed at the extent to which the implementation of the DPD's vision has reflected the basic principles of fiqh siyasah, such as shura (deliberation), amanah (responsibility), and maslahah (public good). The results of the study show that the implementation of the DPD's vision in realizing an aspirational government in Lampung Province has not been fully optimal. This situation can be seen from the limited effectiveness of absorbing people's aspirations, the lack of synergy between institutions, and the lack of maximum public participation. Based on the perspective of fiqh siyasah, this condition shows a lack of conformity with the principles of ideal governance. Therefore, it is necessary to strengthen the role of the DPD, increase community participation, and optimize the mechanism for distributing aspirations to realize a more aspirational and benefit-oriented government.
KEBIJAKAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI DALAM PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYAH: STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2014 DI DESA SIDO ASRI Nabila Nur Khalik; Fathul Mu’in; Nur Rahmah
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.989

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan mitigasi bencana geologi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2014 di Desa Sido Asri Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dalam perspektif siyasah tanfidziyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terjadinya banjir yang berdampak terhadap aktivitas dan kehidupan masyarakat, sementara pelaksanaan mitigasi bencana oleh pemerintah daerah dinilai belum berjalan secara optimal. Penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mitigasi bencana geologi di Desa Sido Asri masih menghadapi berbagai kendala. Hal tersebut terlihat dari masih terbatasnya langkah preventif, kurangnya sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat, keterbatasan anggaran, serta belum maksimalnya pembangunan infrastruktur pengendalian banjir seperti drainase dan tanggul. Selain itu, pelaksanaan mitigasi bencana masih lebih berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi dibandingkan upaya pencegahan sebelum bencana berlangsung. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, diperlukan penguatan langkah preventif, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta keterlibatan masyarakat agar pelaksanaan mitigasi bencana dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PENERAPAN PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI PROVINSI LAMPUNG Fauzan Azhari; Fathul Mu'in; Nur Rahmah
Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol 5, No 2 (2026): JPS (Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum)
Publisher : CV Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jps.v5i2.3084

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Minister of Home Affairs Regulation No. 45 of 2016 concerning Guidelines for the Determination and Delimitation of Village Boundaries in Lampung Province and to examine it from the perspective of Siyasah Tanfidziyah. Using a literature review (library research) with a legal and conceptual approach, the results of the study indicate that the delineation of village boundaries in Lampung Province is still hampered by conflicts between modern cartographic standards and claims to traditional boundaries, customary land rights, as well as the sectoral self-interest of village governments concerned about a reduction in village fund allocations. This uncertainty regarding territorial boundaries has a negative impact on the quality of civil registration services and risks triggering horizontal conflicts within agrarian communities. From the perspective of Siyasah Tanfidziyah, local governments, as ulil amri, are obligated to undertake proactive legal interventions to uphold the public interest (mashlahah mursalah) and mitigate harm (sadd adz-dzari’ah). However, for such regulations to possess strong moral and social legitimacy, policy implementation on the ground must integrate the principle of deliberation and accommodate the local wisdom (‘urf shahih) of indigenous communities. Therefore, this study recommends that the local government in Lampung Province expedite the issuance of the Regent’s Regulation through a participatory mediation approach that involves traditional leaders and village elders, in order to ensure orderly public administration and guarantee peace and tranquility in the lives of villagers ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Provinsi Lampung serta meninjaunya melalui perspektif Siyasah Tanfidziyah. Menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil kajian menunjukkan bahwa penataan batas desa di Provinsi Lampung masih terhambat oleh benturan antara standar kartografis modern dengan klaim batas tradisional, hak ulayat, serta ego sektoral pemerintah desa yang khawatir akan penurunan alokasi dana desa. Ketidakpastian batas wilayah ini berdampak buruk pada penurunan mutu pelayanan administrasi kependudukan dan rentan memicu konflik horizontal di tengah masyarakat agraris. Dalam kacamata Siyasah Tanfidziyah, pemerintah daerah sebagai ulil amri berkewajiban melakukan intervensi hukum proaktif demi menegakkan kemaslahatan publik (mashlahah mursalah) dan memitigasi kerusakan (sadd adz-dzari’ah). Namun, agar regulasi tersebut memiliki legitimasi moral dan sosial yang kuat, eksekusi kebijakan di lapangan wajib mengintegrasikan asas musyawarah serta mengakomodasi kearifan lokal (‘urf shahih) masyarakat adat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pemerintah daerah di Provinsi Lampung untuk mempercepat penerbitan Peraturan Bupati melalui pendekatan mediasi partisipatif yang melibatkan para tokoh adat dan sesepuh kampung, guna mewujudkan tertib administrasi negara sekaligus menjamin ketenteraman kehidupan warga desa.
Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 Tentang Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Fathul Mu’in; Nur Rahmah
Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Vol 12, No 1 (2026)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan sistem demokrasi yang menjamin partisipasi politik secara setara. Kehadiran perempuan di parlemen tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional, tetapi juga berperan dalam memperkuat kualitas pengambilan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 yang berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam alat kelengkapan parlemen serta menganalisisnya melalui perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Ditinjau dari perspektif Siyasah Qadhaiyyah, putusan ini sejalan dengan prinsip keadilan (al-'adl), persamaan hak (al-musāwah), dan kemaslahatan umum (al-maṣlaḥah), sehingga memiliki relevansi baik secara konstitusional maupun dalam kerangka nilai-nilai hukum Islam.
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 07 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Perspektif Fiqh Siyasah: Studi di Desa Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Raja Cherly Sugistina; Nur Rahmah; Liky Faizal
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 2 (2026): Tema Hukum Islam
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i2.3610

Abstract

Regional Regulation of North Lampung Regency Number 07 of 2016 concerning the Village Consultative Body and Village Community Institutions aims to position community institutions as partners of the village government in community empowerment. In practice, however, the implementation of Regional Regulation Number 07 of 2016 in Tanjung Beringin Village has not been carried out optimally. Karang Taruna, as one of the village community institutions, has not been able to perform its community empowerment function as mandated in Article 25 of the Regulation. This condition is reflected in the low level of youth participation, the lack of sustainable empowerment programs, weak coordination between the village government and Karang Taruna administrators and organizational activities that tend to be incidental and more oriented toward entertainment rather than social empowerment. Consequently, there is a discrepancy between the normative provisions that position Karang Taruna as a strategic partner of the village government in community development and the empirical realities found in the field. This study aims to analyze the implementation of Article 25 of the Regional Regulation concerning the role of Village Community Institutions and to examine its implementation from the perspective of fiqh siyasah. This research employs a qualitative method with an empirical approach through field research conducted in Tanjung Beringin Village, Tanjung Raja District. Data were collected through interviews, observations, and documentation. Interviews were conducted with the Village Head, the Head of Karang Taruna, Karang Taruna members, and members of the village community. The collected data were analyzed descriptively and analytically using the perspective of fiqh siyasah. The findings indicate that Karang Taruna in Tanjung Beringin Village has not optimally carried out its community empowerment function as mandated by Regional Regulation Number 07 of 2016. The activities conducted tend to be unsustainable, incidental and more oriented toward entertainment activities rather than community empowerment efforts. From the perspective of fiqh siyasah, this condition reflects the suboptimal implementation of the principles of trustworthiness (amanah), justice and public welfare (maslahah) in the management of village community institutions.
Co-Authors Aris Maisa Cherly Sugistina Dhini Santika Fathul Mu’in Fauzan Azhari Liky Faizal Muhammad Ilyas Nabila Nur Khalik Radha Selvila Relit Nur Edi reza maharani Yoksa Adrinata Zahra Khairunnisa