Darania Anisa
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Praktik Penyerahan Hak Asuh Anak kepada Pihak Lain akibat Faktor Ekonomi Ismail Azmi Hombing; Karimah Rizki Harahap; Rofiah Rofiah; Darania Anisa
Komprehensif Vol 4 No 1 (2026)
Publisher : CV Edu Tech Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengasuhan anak merupakan salah satu kewajiban utama orang tua yang diakui dalam Hukum Keluarga Islam. Namun, dalam praktik nyata, banyak orang tua yang menghadapi kesulitan ekonomi dan oleh karena itu memilih untuk mempercayakan pengasuhan anak-anak mereka kepada pihak lain yang mereka anggap lebih mampu memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut. Fenomena ini menimbulkan berbagai masalah hukum, terutama terkait status pengasuhan anak, tanggung jawab orang tua kandung, dan perlindungan hak-hak anak setelah terjadinya pengalihan pengasuhan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengalihan pengasuhan anak kepada pihak lain karena faktor ekonomi dari perspektif Hukum Keluarga Islam, serta untuk mengkaji implikasinya terhadap tanggung jawab orang tua kandung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan yuridis, dan pendekatan hukum Islam. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, termasuk Al-Qur’an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, serta bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerahan hak asuh anak kepada pihak lain karena keterbatasan ekonomi pada dasarnya diperbolehkan selama bertujuan untuk mencapai kebaikan yang lebih besar dan memastikan terpenuhinya hak-hak anak. Namun, penyerahan hak asuh ini tidak membebaskan orang tua kandung dari tanggung jawab mereka terhadap anak, baik dalam hal dukungan finansial, pendidikan, perlindungan, maupun pemeliharaan hubungan orang tua-anak. Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam segala bentuk pengaturan hak asuh, sehingga setiap keputusan yang diambil oleh orang tua harus bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan anak secara optimal.
Repositioning NAHCON for Excellence in Hajj Management: A Strategic Framework for Enhanced Governance, Transparency, and Pilgrim-Centric Service Delivery Aliyu Ibrahim Musaddad; Ismaila Yusuf Usman; Darania Anisa
Journal of Economic Studies Vol. 1 No. 3 (2026)
Publisher : Riset Anak Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Nigerian Hajj Commission (NAHCON) plays a pivotal role in ensuring seamless pilgrim experiences. However, persistent challenges in governance, transparency, and service delivery underscore the need for transformative reforms. This study leverages existing literature, policy documents, and international best practices to develop a strategic framework for NAHCON’s excellence in Hajj management, aligning with the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs). A comprehensive review of NAHCON’s mandate, structure, and operations identifies governance gaps, transparency bottlenecks, and service delivery inefficiencies. Comparative case studies of leading Hajj management authorities (e.g., Saudi Arabia’s Hajj Ministry, Malaysia’s Tabung Haji) inform the development of a tailored strategic framework that integrates: Enhanced Governance Structures: Board restructuring and professionalization, Transparency Mechanisms: Real-time reporting and e-governance platforms, Pilgrim-Centric Services: Customized packages and digitalized processes. The framework is designed to boost NAHCON’s institutional capacity, improve pilgrim satisfaction, and position Nigeria as a leader in global Hajj management. Policymakers, Hajj authorities, and development partners will find this research instrumental in shaping inclusive, accountable, and efficient Hajj systems.