Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SANKSI HUKUM TERHADAP PENGGUNA OJEK ONLINE YANG MELAKUKAN ORDERAN FIKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Husnaini Husnaini
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 7 Nomor 1 Desember 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v0i0.918

Abstract

Abstrak Ojek merupakan salah satu sarana transportasi jarak pendek yang kini eksistensinya masih digemari masyarakat ditengah munculnya alat transportasi modern seperti taxi, bus, angkot, kereta api listrik commuter line. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ojek dalam pengertiannya adalah sepeda atau motor yang diojekkan (ditambangkan) dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya untuk memperoleh (tambahan) nafkah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Akan tetapi faktor yang paling sering menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan orderan fiktip adalah faktor internal yaitu psikologis atau kejiwaan pelaku yang umumnya usia remaja mempunyai emosional yang tinggi jiwa serta pikiran yang cenderung tidak stabil, selain itu faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh karena tersedianya sarana dan fasilitas yang mudah didapat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga memudahkan setiap pengguna media sosial mengakses seluruh informasi tanpa batas. Kepada pihak yang berwenang untuk memblokir dan mengawasi pengguna ojek online yang melakukan kejahatan orderan fiktip. Tindakan pelaku order fiktip sangat merugikan driver Gojek. Oleh karena itu di harapkan adanya hukuman yang membuat efek jera agar tidak ada pelaku lain melakukan order fiktip. Kata Kunci: Sanksi Hukum, Ojek Online, Orderan Fiktif
Tanggung Jawab Pelaku Usaha E-commerce terhadap Kegagalan Refund dalam Transaksi Flash sale Husnaini Husnaini; Rusmini Rusmini
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 32 No. 3 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v32i3.2090

Abstract

The development of digital transactions through e-commerce platforms has increased the ease of trading, one of which is through flash sale promotion strategies. However, the characteristics of flash sale transactions that take place in a limited time and amount cause legal problems when there is a transaction cancellation and refund failure that can be detrimental to consumers. These problems show that there is uncertainty regarding the refund mechanism and the limit of responsibility of business actors in electronic transactions. This study aims to analyze the legal regulation regarding consumer rights to refunds in flash sale transactions through e-commerce and examine the form of legal responsibility of business actors for refund failure. This study uses a normative legal research method with a regulatory approach and a conceptual approach. Data was obtained through a literature study by analyzing primary and secondary legal materials related to consumer protection in electronic transactions. The results of the study show that legal protection of consumer rights to refunds has been regulated through the UUPK, Civil Code, ITE Law, and Government Regulation Number 80 of 2019 concerning PMSE. However, there are still obstacles in the form of unclear refund mechanisms and the division of responsibilities between sellers, e-commerce platforms, and payment providers. Failure to refund can give rise to legal liability in the form of default or unlawful acts according to the cause of the loss. This study concludes that it is necessary to strengthen regulations, transparency of the refund mechanism, and clear division of responsibilities between parties to realize effective consumer protection in e-commerce-based flash sale transactions.