Satrio Dwicahyo
Faculty Of Cultural Science Universitas Gadjah Mada

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Lembaran Sejarah

Pertumbuhan Ekonomi di Era Orde Baru Satrio Dwicahyo
Lembaran Sejarah Vol 10, No 2 (2013)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (559.581 KB) | DOI: 10.22146/lembaran-sejarah.23707

Abstract

Istilah “Orde Baru” di dalam sejarah Indonesia menempati tingkat popularitas yang tinggi. Orde Baru, secara batasan temporal bisa didefnisikan sebagai sebuah rezim politik yang berkuasa di Indonesia semenjak tahun 1966-1998. Orde baru adalah istilah yang diciptakan oleh orde itu sendiri untuk menandai kelahiran corak politik yang “baru” dan dipisahkan oleh transisi tegas atas orde sebelumnya (orde demokrasi terpimpin) yang disebut sebagai “orde lama”. Sebagai kesimpulannya, Orde baru bukan terminologi yang bersifat postvaktum tetapi melahirkan sebuah terminologi postvaktum atas orde demokrasi terpimpin.
Dark Territory: The Secret History of Cyber War Satrio Dwicahyo
Lembaran Sejarah Vol 14, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.727 KB) | DOI: 10.22146/lembaran-sejarah.45440

Abstract

Pembentukan Dinas Penyelaman Angkatan Laut Republik Indonesia Pasca Konferensi Meja Bundar, 1949-1952 Dwicahyo, Satrio
Lembaran Sejarah Vol 21, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/lembaran-sejarah.103991

Abstract

Artikel ini mengkaji pendirian dinas penyelaman angkatan laut TNI-AL yang terjadi sebagai salah satu konsekuensi dari Konferensi Meja Bundar (KMB) dari pendekatan teknosains pasca-kolonial. KMB sebagai peristiwa transisi politik telah menciptakan sebuah ruang negosiasi antara Belanda dengan Republik Indonesia Serikat dalam menentukan pembangunan republik yang baru mendapatkan pengakuan secara lebih luas. Salah satu bentuk negosiasi tersebut adalah pemberian izin bagi angkatan laut Kerajaan Belanda untuk melaksanakan program asistensi kepada angkatan laut Republik Indonesia Serikat, salah satunya dalam pendampingan pembentukan dinas penyelam. Program asistensi ini kemudian terbentuk menjadi sebuah konteks di mana dialog pasca-kolonial terkait pemanfaatan teknologi, dalam hal ini teknologi penyelaman militer. Dengan mengakses sumber-sumber primer yang diproduksi oleh tim pendampingan KM yang bertugas di Indonesia pada tahun 1950-1954, artikel ini menunjukkan bahwa proses pengenalan teknologi penyelaman militer oleh KM diwarnai oleh negosiasi dan kontestasi yang berkenaan dengan upaya-upaya mendefinisikan bagaimana teknologi seharusnya digunakan dalam konteks pasca-kolonial hingga kedaulatan di wilayah yang tidak dihuni oleh manusia yaitu dunia bawah air.