Iwan Haryanto Iwan
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI TINJAU MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DESA MARENTE) Hendriansyah Hendriansyah; Iwan Haryanto Iwan; M Anugerah Puji Sakti Sakti
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v1i1.1067

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor penghambat dalam perbaikan infrastruktur jalan dari desa Marente menuju dusun Matemega serta peran kepala desa Marente dalam perbaikan infrastruktur jalan dari desa Marente menuju dusun Matemega. Untuk mengkaji penelitian tersebut menggunakan Jenis penelitian penelitian hukum Normatif Empiris, yakni penelitian yang melihat bagaimana bekerjanya Undang-Undang di tengah masyarakat. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat dua faktor yang menjadi penghambat yakni Jalan kabupaten dan kawasan hutan lindung. Dari kedua faktor yang menghambat kepala desa sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah Kabupaten karena jalan ke dusun Matemega ini adalah kewenangan pemerintah Kabupaten dan sudah mengajukan surat permohonan ke dinas kehutanan provinsi terkait dengan perubahan status jalan.
IMPLEMENTASI SURAT EDARAN NOMOR 11 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG DESATANGGAP COVID-19 DAN PENEGASAN PADAT KARYA TUNAI DESA OLEH PEMERINTAH DESA SONGKAR PADATAH Riyan Hidayat Riyan; Iwan Haryanto Iwan; M Anugerah Puji Sakti puji
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v1i1.1069

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil dari Implementasi dan hambatan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 Perubahan Atas Surat Edaran (SE) Kementrian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) oleh Pemerintah Desa Songkar , Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa Pada Tahun 2021. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif Empiris menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan sosiologi hukum, jenis dan sumber data di olah dari data primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan data pada penelitian meliputi Observasi, Wawancara, Kepustakaan dan Analisi Data. Dari hasil penelitian yang dilakukan Pemerintah Desa Songkar, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa hanya mengimplementasikan ketentuan tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Perubahan APBDes Pada Tahun 2021 dengan tiga tahap diantaranya Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi. Mengingat ketentuan tentang Padat Karya Tunai Desa (PKTD) tidak dilaksanakan karena beberapa hal, Pertama, tidak menjadi kebutuhan yang sangat genting di Desa Songkar, Kecamatan Moyo Utara, dan Kedua, Tidak ada anggaran yang dikhususkan untuk melaksanakan point G tersebut tentang Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Adapun faktor hambatan dalam mengimplementasikan Surat Edaran tersebut adalah kurang adaptifnya masyarakat dan kurangnya kesadaran terhadap hukum di Desa Songkar, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa.
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 129 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 ( STUDI DI DESA PENYARING KEC. MOYO UTARA ) Rani Ulana Rani; Iwan Haryanto Iwan; M Anugerah Puji Sakti puji
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v1i1.1071

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 129 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Penyaring dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) di desa Penyaring. Adapun jenis penelitian ini adalah hukum normatif empiris. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Penyaring telah mengimplementasi Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 129 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa walaupun pemerintah desa belum optimal dalam penetapan APBdes yang mengalami keterlambatan hingga Februari 2022. Selain itu faktor hambatan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di desa Penyaring yaitu: 1) kurangny.a sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi sistem keuangan desa sehingga masih bergantung pada sekretaris desa . 2) regulasi yang terlambat dalam memberikan pedoman petunjuk teknis dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun anggaran 2022.