Sisiliya Anindi Putri
Universitas Samawa, Sumbawa Besar, NTB

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI PUTUSAN NOMOR 28/pid.sus/2023/PN Sbw TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI Sisiliya Anindi Putri; Endra Syaifuddin; Syiis Nurhadi
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i2.1699

Abstract

Munculnya internet dan media sosial telah membuka kemungkinan distribusi konten yang mudah dan cepat termasuk pornografi. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Sumbawa yaitu penyebaran video pornografi yang dilakukan oleh seorang pemuda dengan tujuan agar pacarnya mau diajak menikah dan selalu berhubungan intim. Atas tindakannya tersebut pengadilan memberikan sanksi pidana dan ketentuan sanksi tersebut telah diatur dalam putusan nomor 28/pid.sus/2023/Pn Sbw tentang tindak pidana pornografi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor Apakah yang menyebabkan terjadinya penyebaran video pornografi berdasarkan putusan pengadilan nomor 28/pid.sus/2023/PN Sbw? Dan (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran video pornografi di kabupaten sumbawa? Berdasarkan putusan tersebut apakah penerapan hukum yang sudah dilakukan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban (Tindak pidana pornografi) dalam putusan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan menggunakan hukum Normatif Empiris Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi dan kepustakaan. Alat analisis data yaitu dengan menggunakan teori Miles and Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, redusi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ferifikasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukumnya menggunakan Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Pornografi, dan Undang-undang ITE