Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.606
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Perjuangan
Endra Syaifuddin
Universitas Samawa, Sumbawa Besar, NTB
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA Muhammad Zahril; Endra Syaifuddin
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i2.1446

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pengacara dalam menyelesaikan perkara perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pedekatan sosiologis yang dimana pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek tertentu. Peranan advokat dalam menangani suatu perkara perdata merupakan usaha dalam penegakan hukum dalam masyarakat lewat peradilan maupun diluar pengadilan sebagai penasihat dalam bidang hukum. Kegiatan profesi advokat tidak diperkenankan lebih mengutamakan kepentingan materi belaka bagi dirinya, akan tetapi loyalitas pengabdian kepada penegak hukum. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Maka dilihat dari kalimat diatas terlihat bahwasanya hukum acara perdata bukan suatu pelengkap saja tetapi mempunyai kedudukan yang penting untuk menegakkan hukum perdata materiil. Sejalan dengan diterbitnya Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat, profesi advokat kini semakin dinamis dalam konteks penegakan hukum ditanah air.
PENATAAN DAERAH PEMILIHAN UMUM OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA PADA PADA PEMILIHAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2024 Tamri Ardila; Endra Syaifuddin; Ubaidullah Ubaidullah
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i1.1447

Abstract

Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) merupakan bagian penting yang akan menghasilkan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa dalam Pemilu 2024. Anggota DPRD Kabupaten akan menjadi perwakilan rakyat khususnya dalam pembentukan peraturan daerah, penetapan, dan pengawasan anggaran. Tujuan Pemerataan Dapil adalah memenuhi unsur keadilan berdasar pada 7 prinsip yaitu: ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas, coterminous, kohesivitas, dan kesinambungan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang dimana datanya diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang dimana pendekatan atau suatu metode yang dimana pembahasannya berdasarkan objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Hasil dari pengabdian ini adalah Dalam melaksanakan tugasnya KPU Kabupaten Sumbawa telah mengundang para Pejabat Stakeholder, Tokoh Masyarakat, Camat se-Kabupaten Sumbawa dan pengurus Partai dalam kegiatan Uji publik terkait Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Pemilihan Umum 2024 yang bertujuan guna mendengarkan usulan dan masukan terkait jumlah dan perubahan Daerah Pemilihan.
PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Annisa Realita Utami; Endra Syaifuddin; Ubaidullah Ubaidullah
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i1.1449

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif empiris, Metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), Pendekatan konsep (conseptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Jenis data yaitu data primer, data tersier dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, Kepustakaan, Dokumentasi dan yang terakhir adalah Analisis Data. Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa sosialisasi dan pendidikan politik yang dberikan oleh Komisi Pemilu Umum dalam meningkatkan partisiapsi politik ternyata tidak lantas mampu mendorong masyarakat untuk berpartispasi politik secara maksimal. Sehingga dalam hal ini peneliti melihat dari sisi lain mengenai pengaruh rasionalitas pemilih dalam partisipasi politik
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 243/Pid.Sus/2023/Pn Sbw TENTANG TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR Nilasari Nilasari; Endra Syaifuddin; Syiis Nurhadi
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i2.1696

Abstract

Kejahatan seksual merupakan kejahatan dan pelecehan yang merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum Nasional suatu Negara tetapi sudah menjadi masalah Hukum semua Negara di dunia atau merupakan masalah global. Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang sangat menjunjung tinggi hak asasi terhadap Anak yang mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif empiris. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) ,dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan yang digunakan mulai dari wawancara, kepustakaan, dokumentasi dan Observasi. Setelah data tersebut terkumpul kemudian dilakukan analisis data menggunakan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan/verifikasi kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini adalah:1) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Kejahatan seksual terhadap Anak di bawah umur: Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah suatu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (Exaequo et bono). Hakim sebagai pejabat yang bertugas memimpin dan mengawasi jalanya persidangan, telah melaksanakan tugas,Kwajiban dan wewenangnya sebagai Hakim serta membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta yang disajikan dan Hukum yang berlaku.2) Bentuk perlindungan Hukum terhadap korban,dimana perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas dalam persfektif kenegaraan,Negara melindungi warga Negaranya termasuk Anak didalamnya, Undang-Undnag Dasar 1945 pada Alinea ke-IV dalam penjabaran Bab XA tentang hak asasi manusia khusunya untuk perlindungan terhadap Anak dapat dinyatakan “ Bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.Pelindungan Hukum juga merupakan segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan Hak Asasi yang ada.
PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN SEBAGAI SALAHSATU TINDAK PIDANA KORUPSIANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIREKTUR RSUD KABUPATEN SUMBAWA Neti Lamhatul Mudiah; Endra Syaifuddin; Syiis Nurhadi
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i2.1698

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan mantan Direktur RSUD Kabupaten Sumbawa dan Hambatan Aparat Penegak Hukum dalam menangani Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan mantan Direktur RSUD Kabupaten Sumbawa dalam putusan nomor 22/pid.Sus-tpk/2023/pn. Mtr. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif empiris, Metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), Pendekatan konsep (conseptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Jenis data yaitu data primer, data tersier dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, Kepustakaan, Dokumentasi dan yang terakhir adalah Analisis data. Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam putusan ini sudah sesuai dengan dengan ketentuan pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dimana dalam kasus ini perbuatan terdakwa merupakan penyalagunaan wewenang/kekuasaan sebagai tindak pidana korupsi dengan meminta dan memaksa rekanan/Badan usaha penyedia alat-alat kesehatan RSUD Kabupaten Sumbawa untuk menyerahkan sejumlah uang dengan total keseluruhan Rp1.479.825.254,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan dua puluh lima- ribu dua ratus lima puluh empat rupiah). Hambatan Aparat Penegak Hukum dalam perkara nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr. yaitu kurangnya barang bukti, sulit menghadirkan semua saksi, tidak ada atau sulit mendaptkan saksi untuk terdakwa Dede Hasan Basri, Keterangan terdakwa yang berbelit-belit, dan kasus yang terlalu kompleks.
TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI PUTUSAN NOMOR 28/pid.sus/2023/PN Sbw TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI Sisiliya Anindi Putri; Endra Syaifuddin; Syiis Nurhadi
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i2.1699

Abstract

Munculnya internet dan media sosial telah membuka kemungkinan distribusi konten yang mudah dan cepat termasuk pornografi. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Sumbawa yaitu penyebaran video pornografi yang dilakukan oleh seorang pemuda dengan tujuan agar pacarnya mau diajak menikah dan selalu berhubungan intim. Atas tindakannya tersebut pengadilan memberikan sanksi pidana dan ketentuan sanksi tersebut telah diatur dalam putusan nomor 28/pid.sus/2023/Pn Sbw tentang tindak pidana pornografi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor Apakah yang menyebabkan terjadinya penyebaran video pornografi berdasarkan putusan pengadilan nomor 28/pid.sus/2023/PN Sbw? Dan (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran video pornografi di kabupaten sumbawa? Berdasarkan putusan tersebut apakah penerapan hukum yang sudah dilakukan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban (Tindak pidana pornografi) dalam putusan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan menggunakan hukum Normatif Empiris Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi dan kepustakaan. Alat analisis data yaitu dengan menggunakan teori Miles and Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, redusi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ferifikasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukumnya menggunakan Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Pornografi, dan Undang-undang ITE
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAN FARMASI SECARA ILLEGAL Asmita Asmita; Endra Syaifuddin; Syiis Nurhadi
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i1.1700

Abstract

Tindak pidana peredaran obat secara ilegal telah menjadi masalah sosial yang signifikan di Indonesia. Praktik ini melibatkan peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau lembaga sejenis lainnya. Tindak pidana pengedaran sediaan farmasi secara ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 197 dari Undang-Undang ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empris. Tehknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara, dekumentasi, observasi dan kepustakaan. Alat analisis data yaitu dengan menggunakan teori Miles and Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, redusi data, penyajian data serta menarik kesimpulan. Selanjutnya peneliti juga mempelajari berkas-berkas putusan dalam proses persidangan tentang percobaan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengedaran sediaan farmasi secara ilegal masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kesehatan.Selain itu,hakim dalam perkara Nomor 182/Pid.Sus/2023 SBW mempertimbangkan beberapa faktor, seperti sebab-sebab tindak pidana, tingkat kesadaran pelaku, dan dampak tindak pidana terhadap masyarakat.
PERANAN KEPALA DESA MARONGE DALAM MELAKUKAN PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN KASUS INDIKASI TRAFFICKING PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Kardiana Kardiana; Endra Syaifuddin
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v1i2.2139

Abstract

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-perundangan mengenai perlindunganPekerja Migran Indonesia. Namun banyaknya Pekerja Migran Indonesia di luar negeriternyata berbuntut banyaknya masalah-masalah yang dihadapi oleh Pekerja Migran. Dalampenelitian ini, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana perlindungan Pekerja MigranIndonesia menurut Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 serta bagaimana systemperlindungan yang diberikan pemerintah di Desa. Dalam melakukan penelitian ini penulismenggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Metode yangdigunakan untuk mengumpulkan data yaitu Wawancara Langsung, Observasi serta dokumenmelalui buku-buku, media internet dan lain-lain, data- data tersebut didapatkan dari bahanhukum berkaitan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan kasus indikasiTrafficking. Hasil penelitian dan kesimpulan penelitian menunjukkan: 1) Peran PentingKepala Desa terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-UndangNomor 18 Tahun 2017, perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untukmelindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesiadan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhankegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi,dan sosial; 2) Sistem perlindungan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagiPekerja Migran Indonesia sejauh ini dapat dilihat dari bentuk peraturan perundangan yangdikeluarkan sebagai respon terhadap kebutuhan Pekerja; 3) Migran Indonesia. Indikator ataskondisi perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia setidaknya dapat dilihat dari tigaaspek yaitu pra penempatan, penempatan, serta purna penempatan.
PERAN BENDAHARA BUMDES SAHABAT DESA SEMAMUNG DALAM PERKARA PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT (Studi Kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Tpk/2024/Pn Mtr) Basrul Ahmad Alwi; Endra Syaifuddin; Roli Pebrianto
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i2.2149

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr. yangmenjatuhkan hukuman pidana kepada Putri Munira atas dugaan korupsi dana Kredit UsahaRakyat (KUR) di Bank Negara Indonesia (BNI). Namun, perbuatan tersebut lebih tepat dikajisebagai wanprestasi perdata, bukan tindak pidana. Persoalan utama yang dikaji adalahterpenuhinya unsur kesengajaan (mens rea) dan penerapan upaya terakhir (ultimumremedium) dalam putusan tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi dua masalah, yaknipertimbangan hakim dalam menentukan adanya tindak pidana dan bentukpertanggungjawaban pidana yang sesuai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitiannormatif dengan pendekatan perundang-undangan, analisis, dan studi kasus. Datadikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi bahan hukum primer, sekunder, dannonhukum. Analisis dilakukan secara deskriptif, evaluatif, dan preskriptif guna mengkajirelevansi pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas hukum. Hasil penelitianmenunjukkan adanya kekeliruan hukum (error in persona) karena perkara ini lebih tepatdikualifikasikan sebagai wanprestasi perdata. Unsur kerugian negara dan niat jahat tidakterbukti secara sah, sedangkan terdakwa berperan sebagai perantara tanpa pengelolaan danalangsung. Oleh karena itu, penerapan pidana korupsi tidak relevan secara yuridis.
STUDI KASUS PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA OLEH KEPALA DESA MAMAN MENURUT PERDA KABUPATEN SUMBAWA NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA DAN PERDA KABUPATEN SUMBAWA NO. 5 TAHUN 2022 TENTANG PERANGKAT DESA Dela Regina Putri; Endra Syaifuddin; Roli Pebrianto; Lahmuddin Zuhri
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i2.2153

Abstract

Penelitian ini bertujuan menelaah peran serta efektivitas pengawasan pemerintahan DesaLeseng dalam pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diduga mengalamipenyalahgunaan. Sebagai lembaga ekonomi desa, BUMDes memiliki kedudukan pentingdalam mendukung kesejahteraan masyarakat, sehingga tata kelolanya dituntut transparan,akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, padapraktiknya ditemukan indikasi adanya penyelewengan dana simpan pinjam yang dapatmenimbulkan kerugian bagi keuangan desa. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus di Desa Leseng,Kecamatan Moyo Hulu. Hasil kajian memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan pemerintahdesa, baik melalui kepala desa maupun Badan Permusyawaratan Desa (BPD), belumdilaksanakan secara maksimal, terutama dalam aspek kontrol internal, keterbukaan laporankeuangan, serta tindak lanjut atas dugaan penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukanpenguatan sistem pengawasan, peningkatan kompetensi aparatur desa, serta pelibatanmasyarakat dalam mekanisme kontrol sosial agar potensi penyalahgunaan dana dapatdiminimalisir.
Co-Authors Annisa Realita Utami Asmita Asmita Basrul Ahmad Alwi Dela Regina Putri Kardiana Kardiana Lahmuddin Zuhri Muhammad Zahril Neti Lamhatul Mudiah Nilasari Nilasari Roli Pebrianto Sisiliya Anindi Putri Syiis Nurhadi Tamri Ardila Ubaidullah Ubaidullah