Ahmad Ari Fatullah
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implikasi Konstitusional dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pilkada Ahmad Ari Fatullah; M. Maghfur Agung; Rahmah Meladiah
ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 3 No 1 (2025): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/elqonun.v3i1.30988

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menetapkan bahwa pemilu nasional (pilpres, DPR, dan DPD) dan pemilu lokal (pilkada dan DPRD) tidak lagi dilaksanakan secara serentak, melainkan dipisah dengan jeda 2–2,5 tahun. Putusan ini dianggap sebagai koreksi terhadap beban sistemik pemilu serentak yang diterapkan pada 2019, namun juga menimbulkan perdebatan mengenai wewenang MK dan potensi pelanggaran terhadap ketentuan lima tahunan dalam UUD 1945. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji implikasi konstitusional, posisi hukum MK sebagai Negative Legislator, serta tantangan implementasi dalam kerangka hukum positif. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan ini memerlukan revisi undang-undang secara komprehensif agar tidak terjadi kekosongan hukum atau krisis legitimasi demokrasi. Selain itu, peran lembaga legislatif dan penyelenggara pemilu menjadi krusial dalam menjembatani ketentuan konstitusi dengan kebutuhan sistem kepemiluan yang lebih efektif dan efisien.