Muhammad Ridho
Universitas Tanjungpura

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Literasi Sertifikasi Halal dan Hambatan Implementasi Kebijakan Self-Declare pada UMKM Kuliner di Kota Pontianak Najwa Assegaf; Midan Midan; Nur Aida; Muhammad Ridho
Al-fiqh Vol. 3 No. 3 (2025): Al-fiqh : Journal of Islamic Studies
Publisher : CV Global Research Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59996/al-fiqh.v3i3.783

Abstract

The postponement of the mandatory halal certification requirement for Micro and Small Enterprises (MSEs) until October 2026 provides a policy adaptation window (grace period); however, the level of MSE participation, particularly in Pontianak City, remains markedly marginal. This study aims to evaluate the level of halal certification literacy, analyze psychological barriers, and identify both technical and non-technical constraints faced by culinary MSEs in Pontianak City. Employing a qualitative approach with a descriptive case study design, data were collected from five MSE actors through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The findings reveal a pronounced disparity in literacy levels: while business actors demonstrate an adequate understanding of halal concepts from a sharia perspective, they exhibit a significant deficit in procedural literacy. Limited awareness of the Self-Declare scheme (Free Halal Certification/SEHATI) has generated psychological inhibition, manifested in apprehension toward bureaucratic complexity and perceptions of high costs. Furthermore, gaps in digital literacy related to the use of the SIHALAL application, the complexity of raw material traceability in traditional markets, and asymmetrical dissemination of information constitute the primary structural constraints. This study concludes that proactive intervention through ecosystem synergy—encompassing local government, the Halal Task Force, and academic assistance—is essential to accelerate literacy. Without comprehensive digital facilitation, MSEs are at risk of losing competitiveness and market access once the regulation is fully enforced.
PREVALENSI KASUS-KASUS RUDAPAKSA TUMPUL PADA KORBAN HIDUP PADA TAHUN 2021 DAN 2022 DI RS. BHAYANGKARA ANTON SOEDJARWO PONTIANAK muhammad ridho; Monang Siahaan; Muhammad Ibnu Kahtan
Jurnal Forensik dan Medikolegal Indonesia Vol 7 No 1 (2026): Jurnal Forensik dan Medikolegal Indonesia
Publisher : Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jfmi.2026.7.1.19485

Abstract

Rudapaksa menggunakan benda tumpul adalah kasus yang paling umum, baik pada korban hidup maupun mati. Di Indonesia, tercatat 269.324 dugaan tindakan kriminal pada tahun 2019, menurun menjadi 247.218 di tahun 2020. Di Kalimantan Barat, terdapat 1.375 kasus dugaan tindak kriminal pada tahun 2021. Mengatahui prevalensi kasus-kasus rudapaksa tumpul pada korban yang masih hidup di RS Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak pada tahun 2021 dan 2022. Desain penelitian deskriptif dengan metode cross bagian. Pengambilan sampel dilakukan di unit forensik Rumah Sakit Bhayangkara Anton Soedjarwo Pontianak pada tahun 2021 dan tahun 2022 dengan populasi dan sampel penelitian adalah korban rudapaksa sakit. Tercatat pada kasus rudapaksa tumpul, terdapat 481 kasus (81,94%) pada tahun 2021 dan 588 kasus (81,21%) pada tahun 2022. Jenis kasus yang paling dominan adalah kekerasan fisik, dengan 386 kasus (75,69%) pada tahun 2021 dan 516 kasus (81,13%) pada tahun 2022. Luka memar merupakan jenis luka yang paling banyak, yakni 294 kasus (44,68%) pada tahun 2021 dan 354 kasus (44,58%) pada tahun 2022. Kelompok usia yang paling sering menjadi sasaran adalah 20-25 tahun pada tahun 2021 dan 15-20 tahun pada tahun 2022, dengan perempuan sebagai golongan yang paling banyak menjadi korban. Terdapat peningkatan kasus rudapaksa pada tahun 2021 dan 2022, meskipun tidak signifikan.