Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Problems of the elimination of criminal sanctions in law number 2 of 2017 concerning construction services: A study of policies and legal protection of construction accident victims Ismaidar Ismaidar; Bambang Fitrianto; Haris Habibi; Sagita Purnomo; Enda Leginta Barus; Bima Lumbanbatu
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 11 (2025): November 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i11.918

Abstract

The abolition of criminal sanctions in Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services creates a vacuum and uncertainty in law enforcement. Previously, in cases of construction failures and accidents that caused injuries and deaths, the perpetrators could be charged with Article 43 of Law Number 18 of 1999 concerning Construction Services, but with the removal of this criminal provision, law enforcement was carried out using the Criminal Code and/or building law. This condition results in disparities in the law enforcement. This research aims to discuss the void of criminal law in Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services and comprehensively examine policies and legal protection for construction accident victims. The type of research used is normative juridical with a descriptive-analytical approach, discussing existing legal symptoms and problems and testing them based on applicable laws and regulations. The results of this study show that the void in criminal law in construction services law occurs due to the elimination of criminal sanctions based on legal political factors; thus, law enforcement for construction accidents cannot be carried out using special laws on construction services. Legal protection for victims of construction accidents is emphasized in law enforcement to provide a deterrent effect against perpetrators, consisting of the application of strict sanctions, compensation for victims, and the implementation of occupational health and safety management standards.
Objektivitas Kompas.id dalam Pemberitaan Hak Cuti 6 Bulan bagi Perempuan yang Melahirkan Irfan Harahap; Bambang Fitrianto; Andika Pakpahan; Dil Abraham
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2449

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis objektivitas pemberitaan Kompas.id terkait hak cuti melahirkan enam bulan bagi pekerja perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis framing untuk mengungkap bagaimana media menyusun narasi dan sudut pandang terhadap isu tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompas.id menyajikan pemberitaan secara objektif dan komprehensif, tidak hanya menyoroti sisi positif dari pengesahan undang-undang, tetapi juga menampilkan kekhawatiran dari pihak perusahaan dan tantangan implementasinya. Kompas.id berhasil menggambarkan dinamika sosial-ekonomi yang muncul, termasuk potensi diskriminasi terhadap pekerja perempuan hamil, serta tekanan ekonomi yang dirasakan perusahaan. Dengan menyajikan berbagai sudut pandang, Kompas.id menunjukkan peran media massa sebagai saluran informasi yang netral dan reflektif terhadap realitas sosial. Dengan adanya pemberitaan dari Kompas.id, juga sudah memberi ruang bagi para perempuan. Ruang yang dimaksud yakni tidak hanya berfokus pada peraturan Undang Undang, melainkan juga mengangkat dari sisi perusahaan seperti kebijakan, regulasi, serta penanggung jawaban hak tersebut. Penelitian ini menegaskan pentingnya pemberitaan yang berimbang dalam isu ketenagakerjaan dan hak perempuan.