Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Iidara Balad : Jurnal Administrasi Negara Journal of Development Administrations Thinking Understand: Public and Business Administration (DATU)
Saidah Hasbiyah
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
THE IMPLEMENTATION OF BALANGAN REGENT REGULATION (PERBUP) NUMBER 91 OF 2021 CONCERNING FREE PUBLIC TRANSPORTATION (A CASE STUDY OF THE SANGGAM TRANSPORTATION SERVICE) Saidah Hasbiyah; Jumadi Jumadi; Widia Wati
Journal of Development Administrations Thinking Understand: Public and Business Administration (DATU) Vol. 2 No. 1 (2025): Journal of Development Administrations Thinking Understand: Public and Business
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/datu.v2.i1.1309

Abstract

In an effort to reduce public dependence on private vehicles and to revitalize the use of public transportation in Balangan Regency, the local government enacted Regent Regulation Number 91 of 2021 concerning Free Public Transportation. While the policy is intended to enhance accessibility, ease congestion, and provide affordable mobility options, its implementation has encountered notable challenges. These include low public engagement, inadequate numbers of operational fleets and supporting infrastructure, and limited inter-agency coordination and public communication. This study applies a descriptive qualitative approach, utilizing interviews, field observations, and document analysis to assess the policy's execution. The results indicate that the implementation has yet to reach its full potential. Several improvements are needed, such as consistent public outreach campaigns, expansion of transportation fleets and facilities, and stronger efforts to raise public awareness regarding the benefits of utilizing free public transit services. Strengthening these aspects could significantly contribute to increased program effectiveness and help foster a shift in community transportation behavior toward more sustainable practices.
RECORDS MANAGEMENT AT THE DANAU PANGGANG INPATIENT PUBLIC HEALTH CENTER TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT, HULU SUNGAI UTARA REGENCY Mukhlis Ikhwana; Saidah Hasbiyah; Barkatullah Barkatullah
Journal of Development Administrations Thinking Understand: Public and Business Administration (DATU) Vol. 2 No. 2 (2026): Journal of Development Administrations Thinking Understand: Public and Business
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/datu.v2.i2.1701

Abstract

The purpose of this study is to determine the Archives Management at the Inpatient Health Center UPT Danau Panggang, Hulu Sungai Utara Regency. This study uses a qualitative approach with a descriptive-qualitative research type. The data collection techniques used are interviews, observation and documentation. Data sources were taken through purposive sampling of 11 people. After the data was collected, it was analyzed using data reduction techniques, data presentation and conclusion drawing. The results of the study indicate that Archives Management at the Inpatient Health Center UPT Danau Panggang, Hulu Sungai Utara Regency is not good, First, Human resources include employee skills in archives management is not good, employee training in archives management is quite good, Second, facilities and infrastructure include archival equipment is not good, facilities are not good. Third, the archival system includes the creation of archives is not good, archives reduction is not good. Fourth, archival policies include laws that are quite good, government regulations are quite good. Fifth, funds/budgets include procurement of facilities that are not good, procurement of infrastructure is not good. The sixth socialization and appreciation of records includes providing guidance to less than optimal records officers and providing appreciation for less than optimal employee performance. Inhibiting factors include a lack of facilities and infrastructure, the absence of dedicated employees to manage archives, and the lack of appreciation for employee performance in managing archives. Encouraging factors include the existence of a legal basis and training in records management.
IMPLEMENTASI PROGRAM POSYANDU INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP) DI DESA BANYU TAJUN HILIR KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Hidayati Hidayati; Saidah Hasbiyah; Hasbi Salim
Al Iidara Balad Vol. 8 No. 1 (2026): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.8.1.2222

Abstract

Studi kualitatif dengan tipe deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara komprehensif pelaksanaan Program Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP) beserta faktor-faktor penentunya di Desa Banyu Tajun Hilir, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian dilatarbelakangi oleh isu krusial seperti minimnya sosialisasi publik, belum terbentuknya Posyandu Remaja, serta partisipasi kelompok lansia yang masih terbilang rendah. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui observasi lapangan, studi dokumentasi, serta wawancara mendalam terhadap 14 orang informan kunci yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, di mana uji kredibilitas diterapkan via triangulasi data. Hasil penelitian membuktikan bahwa implementasi ILP belum berjalan optimal akibat sosialisasi yang kurang intensif, keterbatasan kuantitas dan kapasitas kader, minimnya alokasi anggaran dan peralatan medis, serta belum terwujudnya fungsi kunjungan rumah dan skrining kesehatan sesuai standar operasional prosedur. Kendati komitmen petugas dan keandalan jadwal bulanan menjadi daya dukung pendorong, efektivitas capaian program tetap terhambat oleh pasifnya keterlibatan warga serta keterbatasan kegiatan pelatihan kader. Oleh sebab itu, solusi strategis memerlukan sinergi lintas sektor melalui peningkatan pendampingan Puskesmas, pemenuhan alokasi fasilitas dan dana desa, pembinaan keterampilan kader secara berkesinambungan, serta optimalisasi partisipasi masyarakat luas guna mendorong efektivitas dan pemerataan akses layanan kesehatan masyarakat desa secara berkelanjutan.
EVALUASI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DI PASAR CANDI KELURAHAN SUNGAI MALANG KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA Nabiha Nabiha; Saidah Hasbiyah; Yusran Fahmi
Al Iidara Balad Vol. 8 No. 1 (2026): Al Iidara Balad
Publisher : PPPM STIA Amuntai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36658/aliidarabalad.8.1.2242

Abstract

Pasar Candi merupakan tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan tawar-menawar serta transaksi jual beli. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan, seperti banyaknya pedagang yang berjualan di badan jalan dan trotoar, para pembeli juga memarkirkan kendaraannya secara sembarangan serta masih kurangnya pengawasan dan pemantauan dari pihak terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data diambil mealui penarikan informan secara purposive sampling berjumlah 12 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi Penertiban Pedagang Kaki lima (PKL) oleh satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran di Pasar Candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik. Sub variabel efektivitas dengan indikator hasil yang diinginkan dan indikator tujuan kurang baik. Sub variabel efisiensi dengan indikator usaha yang diperlukan kurang baik dan indikator manfaat bersih cukup baik. Pada sub variabel kecukupan, indikator pencapaan hasil dan indikator efektivitas tetap cukup baik. Sub variabel pemerataan dengan indikator manfaat merata pada kelompok cukup baik dan indikator pelayanan publik kurang baik. Sub variabel responsivitas, dengan indikator hasil kebijakan memuaskan kebutuhan sudah baik dan indikator mencakup cukup baik. Terakhir, sub variabel ketepatan dengan indikator kebijakan cukup baik dan indikator sesuai perencanaan sudah baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu, faktor pendukung terdiri dari adanya terselenggaranya penertiban sesuai dengan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan terlaksananya tahapan kegiatan penertipan sesuai perencanaan dan standar operasional prosedur. Faktor penghambat yaitu, kurangnya kesadaran pedagang atas peraturan yang melarang berjualan di trotoar dan badan jalan, masih adanya pedagang kaki lima yang mentaati peraturan hanya saat ada petugas, berdasarkan pertimbangan dari aspek sosial dan ekonomi dan kurangnya kesadara pembeli atas dampak kemacetan akibat parker sembarangan. Untuk meningkatkan evaluasi penertibanPedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di pasar candi Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara disarankan agar Satpol PP lebih intensif melakukan pengawasan dan penegakan aturan, serta diperlukan penyediaan lahan parkir dan relokasi tempat berjualan yang lebih memadai demi terciptanya ketertiban, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas bagi masyarakat
Co-Authors Barkatullah Barkatullah Hasbi Salim Hidayati Hidayati Jumadi Jumadi Mukhlis Ikhwana Nabiha Nabiha Widia Wati Yusran Fahmi