Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Supremasi QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Dominikus Rato
Universitas Negeri Jember
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa Tinjauan Hukum terhadap Penebangan Tanaman di Desa Pace, Kabupaten Jember Y.A Ohoiwutun; Dominikus Rato; Allen Harindinata; Unais Fahmi Khawarizmi; Zainudin
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v4i2.1894

Abstract

Pengelolaan tanah kas desa merupakan aspek penting dalam administrasi desa, yang sering kali menimbulkan konflik kepentingan di antara berbagai pihak. Tanah khas desa, sebagai suatu aset strategis yang dimiliki oleh desa, memiliki potensi besar untuk diolah dan dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat desa. Namun dalam implementasinya terdapat oknum-oknum yang tedak bertanggung jawab yang merusak citra kesejahteraan dalam masyarakat. Metode penelitian ini memakai yuridis Normatif untuk menjelaskan norma hukum positif yang digunakan, dalam pembahasan pengelola aset desa memiliki potensi untuk menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Teori Talcott Parsons menggarisbawahi konflik dalam pengelolaan tanah kas desa merupakan kegagalan fungsi-fungsi penting dari sistem sosial yang gagal dalam kasus penebangan tanaman kopi Milo di Desa Pace, Kabupaten Jember, sebagaimana Penebangan tanaman kopi Milo tanpa izin tidak hanya melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait perusakan barang milik orang lain, tetapi juga menyalahi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa. Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar hak perlindungan varietas tanaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, di mana varietas kopi Milo yang telah terdaftar dilindungi oleh hukum. Pelanggaran ini mengakibatkan kerugian materiil bagi pemilik lahan dan mengancam kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
MENGURAI KONSEP HUKUM SEBAGAI ALAT UNTUK MEREKAYASA MASYARAKAT (LAW AS A TOOL OF SOCIAL ENGINEERING) Danny Surachman; Dominikus Rato; Y.A. Triana Ohoiwutun
Jurnal Supremasi Vol 16 No 1 (2026): Volume 16 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35457/supremasi.v16i1.5235

Abstract

Tulisan ini menguraikan bahwa dalam suatu Masyarakat hukum mempunyai peran penting sebagai sarana untuk mengubah Masyarakat. Terkait dengan tujuan tersebut maka hukum merupakan alat untuk merekayasa masyarakat agar masyarakat bertindak sesuai tujuan hukum dan dapat tercipta ketertiban. Roscoe Pound adalah salah satu tokoh yang menguraikan bahwa Law as a tool of sosial engineering, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam Masyarakat. Di Indonesia konsep tersebut dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmaja yang lebih “suka” menggunakan istilah “sarana” daripada “alat” (tool) hal ini disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Pada kondisi demikian, hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam Masyarakat.
Kekosongan Aturan Mengenai Perwalian Bagi Calon Prajurit TNI yang Telah Dewasa Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum Sofia Herliana Fatmarani; Dominikus Rato; Y A Triana Ohoiwutun
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7459

Abstract

Penelitian ini mempunyai dua tujuan. Tujuan pertama agar memahami dan menganalisis kekosongan aturan mengenai Perwalian calon Prajurit TNI yang telah dewasa. Tujuan kedua adalah meneliti urgensi adanya aturan yang mengatur mengenai hal tersebut dari perspektif Kepastian Hukum. Sifat penelitian adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ialahpeneilitian kepustakaan. Bahan hukum dalam penelitian ini ialah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data pada riset ini ialah studi kepustakaan. Analisa yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Perolehan riset dan pembahasan memperlihatkan bahwasannya terdapat kekosongan aturan mengenai Perwalian bagi anak yang telah dewasa. Permintaan Penetapan Perwalian ini jadi suatu persyaratan yang wajib terpenuhi pada pendaftaran calon Prajurit TNI sesuai SKEP Panglima TNI nomor 57/II/2003. Aturan yang mengatur mengenai perwalian diperuntukkan untuk perwalian anak, bukan perwalian bagi orang dewasa. Kesimpulan penelitian adalah kekosongan aturan ini mengakibatkan adanya 2 kewenangan absolut yaitu antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri karena pada prakteknya Perwalian untuk pendaftaran calon Prajurit TNI tetap dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Mahkamah Agung perlu diluncurkannya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) tentang Perwalian bagi orang dewasaa agar tidak terjadi kekosongan hukum dan menciptakan keseragaman dalam proses penyelesaian perkara.
Co-Authors Allen Harindinata Danny Surachman Sofia Herliana Fatmarani Unais Fahmi Khawarizmi Y A Triana Ohoiwutun Y.A Ohoiwutun Y.A. Triana Ohoiwutun Zainudin