Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Kaharuddin
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Analisis Kontroversi Antara Reformasi dan Reinkarnasi Dwifungsi ABRI Dengan Adanya Militerisasi di Birokrasi Sipil Kaharuddin; Novia Nayla Putri; Nayla Dwi Maulida; Samantha Edgina Christabella Taroreh; Bunga Anastasya
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3349

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai faktor yang menjadi latar belakang penempatan militer di dalam struktur birokrasi sipil di Indonesia, mengeksplorasi praktik militerisasi sebagai tanda bangkitnya Dwifungsi ABRI dalam era reformasi, serta menilai dampaknya terhadap hubungan antara sipil dan militer serta legitimasi demokrasi setelah reformasi. Selain itu, studi ini juga menyajikan analisis kritis tentang risiko dominasi militer dalam pemerintahan sipil dan dampaknya terhadap manajemen serta partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang memanfaatkan studi literatur serta analisis wacana kritis dari beragam sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, peraturan resmi, dan media. Fokus analisis tertuju pada dinamika sosial-politik dan penggunaan narasi "stabilitas nasional" serta "profesionalisme militer" dalam mendukung militerisasi birokrasi. Temuan dari penelitian ini mengindikasikan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 yang memungkinkan anggota aktif TNI menduduki posisi sipil menjadi pemicu utama kekhawatiran atas militerisasi birokrasi yang dapat mengancam supremasi sipil dan kontrol demokrasi. Potensi lemahnya pengawasan sipil ini berisiko menghambat kemajuan demokrasi yang sehat di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pengawasan yang ketat dan reformasi yang terus menerus agar fungsi militer tetap profesional di bidang pertahanan tanpa mengurangi peran sipil dalam pemerintahan. Temuan ini krusial untuk menjaga keseimbangan kekuasaan demi kelangsungan demokrasi Indonesia yang sehat dan kuat.
SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PEDOMAN PENILAIAN KEPATUHAN HUKUM UNTUK PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH YANG TRANSPARAN Kaharuddin
Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif Vol 3 No 1 (2026): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/jkreatif.v3i1.204

Abstract

Permasalahan yang dihadapi mitra adalah belum optimalnya pemahaman dan kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam mengimplementasikan pedoman penilaian kepatuhan hukum secara sistematis sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik administratif. Pemilihan lokasi mitra sasaran didasarkan pada kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam kerangka reformasi hukum daerah. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang meliputi sosialisasi konseptual, workshop simulasi penilaian mandiri, serta pendampingan analisis kesenjangan berbasis risiko hukum dan telaah dokumen kebijakan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur terhadap prinsip dan indikator kepatuhan hukum serta kemampuan dalam melakukan evaluasi mandiri terhadap kebijakan dan prosedur kerja. Selain itu, kegiatan ini mendorong perubahan sikap menuju praktik kerja yang lebih berorientasi pada integritas, akuntabilitas, dan pencegahan risiko hukum melalui penguatan koordinasi internal. Secara keseluruhan, pengabdian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat budaya kepatuhan hukum dan mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan.
Co-Authors Bunga Anastasya Nayla Dwi Maulida Novia Nayla Putri Samantha Edgina Christabella Taroreh