Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Aspek Hukum Tindakan Bedah Berbasis Kecerdasan Buatan dalam Perspektif Hukum Kesehatan Putu Sukarna; Ni Meiliawati; I Winata
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3831

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis aspek hukum tindakan bedah berbasis kecerdasan buatan dalam perspektif hukum kesehatan Indonesia, dengan fokus pada kedudukan kecerdasan buatan, informed consent, dan konstruksi tanggung jawab hukum para pihak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui telaah terhadap regulasi kesehatan, sistem elektronik, perlindungan data pribadi, serta doktrin dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan buatan dalam tindakan bedah harus diposisikan sebagai alat bantu klinis (clinical decision support system) yang berada di bawah kendali dan penilaian profesional dokter bedah. Penggunaan kecerdasan buatan tidak mengalihkan tanggung jawab hukum dari dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, informed consent memiliki peran penting sebagai mekanisme perlindungan hak otonomi pasien, di mana penggunaan kecerdasan buatan yang memengaruhi pengambilan keputusan klinis merupakan informasi material yang wajib disampaikan dan didokumentasikan. Tanggung jawab hukum dalam tindakan bedah berbasis kecerdasan buatan bersifat multidimensional, meliputi tanggung jawab profesional dokter, tanggung jawab institusional fasilitas pelayanan kesehatan, serta tanggung jawab pengembang sistem kecerdasan buatan atas keamanan dan keandalan teknologi yang digunakan.
Analisis Hukum Batasan Tanggung Jawab dan Perlindungan Pasien Dalam Penggunaan Robotic Surgery Untuk Tindakan Pembedahan Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Utama Putu Sukarna; I Winata
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5394

Abstract

Penerapan bedah robotik telah meningkat secara signifikan karena presisinya, sifat invasifnya yang minimal, dan waktu pemulihan yang lebih singkat. Namun, penerapannya di fasilitas kesehatan primer menimbulkan masalah hukum yang kompleks, termasuk tanggung jawab profesional, tanggung jawab institusional, tanggung jawab produk, dan sejauh mana perlindungan pasien ketika terjadi kesalahan teknologi atau manusia. Studi ini menganalisis kerangka hukum Indonesia yang mengatur bedah robotik dan meninjau mekanisme perlindungan pasien, persyaratan informed consent, dan kompetensi operator. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menyoroti kebutuhan mendesak akan peraturan khusus yang mengatur teknologi medis canggih untuk menjamin keselamatan pasien dan kepastian hukum.