Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Dampak Digitalisasi Terhadap Efisiensi dan Likuiditas Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia I Wayan Adnyana; Ni Kadek Cahya Dwi Utami; Ni Wayan Lady Andini; Ni Putu Yeni Ari Yastini
Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan Vol. 6 No. 3 (2025): Juli
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/emak.v6i3.2657

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh digitalisasi terhadap peningkatan efisiensi transaksi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Sejauh mana digitalisasi berkontribusi dalam meningkatkan likuiditas pasar saham di Bursa Efek Indonesia, tantangan yang dihadapi dalam penerapan digitalisasi pada sistem perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research). Hasil dalam penelitian ini adalah penerapan digitalisasi tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti ancaman keamanan siber, kesenjangan literasi digital, gangguan teknis, serta keterbatasan infrastruktur di beberapa wilayah. Persepsi investor terhadap transformasi digital secara umum positif, dengan pengakuan atas manfaat efisiensi dan keterbukaan akses informasi, namun juga disertai harapan akan peningkatan sistem keamanan dan edukasi teknologi yang lebih merata
Optimalisasi Beban Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pemilihan Status Perpajakan Made Andy Pradana Sukarta; I Dewa Agung Nanditiya Putra; Ni Kadek Cahya Dwi Utami; I Wayan Adnyana; I Gede Nata Mintara
AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 5 No. 2 (2026): April 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Penelitian Pengabdian Algero

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54259/akua.v5i2.7378

Abstract

This study aims to analyze the optimization of individual income tax (PPh) burden through the selection of tax filing status, namely joint filing (KK) and separate filing (PH/MT), in the Indonesian taxation system. The research employs a descriptive quantitative approach using a comparative simulation method based on variations in income distribution between spouses. The data used are secondary data derived from prevailing tax regulations, including progressive income tax rates and non-taxable income thresholds (PTKP). The results indicate that the efficiency of tax status selection is conditional. In cases where the wife earns income from a single employer, joint filing (KK) is more advantageous, as the wife’s income is treated as effectively final and does not significantly increase the progressive tax burden. Conversely, when income is derived from multiple sources or includes non-final income components, the difference between joint and separate filing tends to be insignificant in terms of tax payable. These findings highlight that the choice of tax filing status should be determined analytically by considering income structure, marginal tax rates, and applicable tax regulations. This study contributes both practically, by providing guidance for taxpayers in optimizing their tax burden, and theoretically, by enriching the literature on individual tax planning strategies.
KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) TERHADAP TELEPON SELULER DALAM OPTIMALISASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI INDONESIA I PUTU ANDIKA PRATAMA; I WAYAN ADNYANA
Jurnal Yustitia Vol. 18 No. 2 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v19i2.1351

Abstract

Kebijakan TKDN yang diberlakukan di Indonesia mengatur bahwa produk-produk industri yang diproduksi di dalam negeri harus mengandung komponen-komponen lokal dengan persentase tertentu. Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam jurnal ini terkait dengan: (1) Pengaturan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap produk telepon seluler di Indonesia; dan (2) Permasalahan dalam pemberlakuan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap produk telepon seluler di Indonesia. Penelitian ini merupakan Doctrinal Research dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu, Pertama, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan salah satu aspek penting dalam kebijakan industri dan perdagangan di Indonesia yang bertujuan untuk mendukung perekonomian nasional dengan memaksimalkan penggunaan produk dan komponen dalam negeri dalam proses produksi barang dan jasa. Adapun dasar hukum yang mengatur TKDN terhadap telepon seluler adalah Permenperin No. 29 Tahun 2017 dan juga Permenperin No. 22 Tahun 2020 sebagai amanat dari UU No. 3 Tahun 2014. Kedua, mengoptimalkan kebijakan TKDN di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai sektor, dari pemerintah, industri, hingga masyarakat. Langkah-langkah seperti peningkatan kualitas dan kapasitas industri lokal dan penguatan regulasi merupakan kunci untuk mencapai tujuan kebijakan TKDN. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat meningkatkan kemandirian ekonomi, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Dampak Transisi SAK EP terhadap Profitabilitas Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Bali Ni Wayan Lady Andini; Ni Kadek Cahya Dwi Utami; Ni Putu Yeni Ari Yastini; I Wayan Adnyana
Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi
Publisher : Politeknik Raflesia Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53494/jira.v12i1.1436

Abstract

The Rural Bank (Bank Perekonomian Rakyat or BPR) industry plays a vital role in regional economic development, particularly in Bali which is dominated by the MSME sector. The Financial Services Authority (OJK) mandates BPRs to transition from SAK ETAP to SAK EP effective January 1, 2025. This regulatory shift fundamentally alters the credit loss measurement from an incurred loss model (PPAP) to a forward-looking expected credit loss model (CKPN). This study empirically examines the impact of the SAK EP transition on the profitability (Return on Assets) of BPRs in Bali. Using an explanatory quantitative approach with a pre-post comparison design, the research analyzed the annual financial statements of 44 BPRs with total assets exceeding Rp100 Billion for the years 2024 and 2025. Following a Shapiro-Wilk normality test which confirmed normal data distribution, a Paired-Samples T-Test was conducted. The results demonstrated a significant difference in profitability before and after the SAK EP implementation (Sig. 0.025 < 0.05). The average profitability notably increased from 1.82% to 2.07% post-transition. Although higher provisioning (CKPN) theoretically suppresses earnings, BPRs successfully mitigated this impact through conservative credit practices and localized risk management. Aligning with Institutional Theory, complying with coercive regulatory pressures not only granted institutional legitimacy but ultimately strengthened the banks' long-term business sustainability.