Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Yustitia Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora
I PUTU ANDIKA PRATAMA
POLITEKNIK NEGERI BALI
Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KAJIAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK VICTIM BLAMING DALAM PENANGANAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI I PUTU ANDIKA PRATAMA; Putri Suardani Anak Agung; Suardita I Ketut; Satria Wiradharma Sumertajaya I Ketut
Jurnal Yustitia Vol. 20 No. 01 (2026): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v22i01.1819

Abstract

The phenomenon of victim blaming in cases of sexual harassment within higher education institutions remains prevalent. Victims are often perceived as the cause or trigger of the harassment committed by perpetrators. This condition reflects a lack of understanding and inadequate victim-centered perspectives in academic environments. This research is a doctrinal study employing a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The enactment of Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation Number 55 year 2024, along with other laws and regulations governing the protection of victims of sexual harassment, is expected to minimize such cases, particularly within higher education institutions, and to encourage victims to report incidents without fear. Furthermore, the presence of Law Number 31 year 2014 is intended to provide legal protection for victims of sexual harassment, ensuring that they are safeguarded from intervention, discrimination, and victim blaming by certain parties.
REKONSTRUKSI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN TRADISIONAL DI BALI I KETUT SUARDITA; ADRIE S; I PUTU ANDIKA PRATAMA
Jurnal Yustitia Vol. 18 No. 2 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v19i2.1350

Abstract

Pemanfaatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat, namun di sisi lain, keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) juga melibatkan proses rekonstruksi budaya hukum yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat desa. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) memengaruhi rekonstruksi budaya masyarakat desa, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun nilai-nilai budaya lokal. Penelitian ini merupakan Doctrinal Research dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu: Pertama, eksistensi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga berbasis keuangan dengan tata kelola berlandaskan otonomi Desa Adat semakin dipertegas dengan diaturnya di dalam hukum adat dan hukum positif yang berlaku di Provinsi Bali. Hal ini bertujuan sebagai sarana memajukan Masyarakat Desa Adat secara ekonomi, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Kedua, Rekonstruksi budaya hukum masyarakat dalam pemanfaatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali sangat penting untuk memastikan keberlanjutan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga keuangan tradisional yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan akar budaya yang menjadi dasar operasionalnya. Rekonstruksi ini perlu melibatkan penyesuaian antara prinsip-prinsip hukum adat dan tuntutan modernisasi ekonomi.
KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) TERHADAP TELEPON SELULER DALAM OPTIMALISASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DI INDONESIA I PUTU ANDIKA PRATAMA; I WAYAN ADNYANA
Jurnal Yustitia Vol. 18 No. 2 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v19i2.1351

Abstract

Kebijakan TKDN yang diberlakukan di Indonesia mengatur bahwa produk-produk industri yang diproduksi di dalam negeri harus mengandung komponen-komponen lokal dengan persentase tertentu. Berdasarkan hal tersebut, adapun permasalahan dalam jurnal ini terkait dengan: (1) Pengaturan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap produk telepon seluler di Indonesia; dan (2) Permasalahan dalam pemberlakuan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap produk telepon seluler di Indonesia. Penelitian ini merupakan Doctrinal Research dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu, Pertama, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan salah satu aspek penting dalam kebijakan industri dan perdagangan di Indonesia yang bertujuan untuk mendukung perekonomian nasional dengan memaksimalkan penggunaan produk dan komponen dalam negeri dalam proses produksi barang dan jasa. Adapun dasar hukum yang mengatur TKDN terhadap telepon seluler adalah Permenperin No. 29 Tahun 2017 dan juga Permenperin No. 22 Tahun 2020 sebagai amanat dari UU No. 3 Tahun 2014. Kedua, mengoptimalkan kebijakan TKDN di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif yang melibatkan berbagai sektor, dari pemerintah, industri, hingga masyarakat. Langkah-langkah seperti peningkatan kualitas dan kapasitas industri lokal dan penguatan regulasi merupakan kunci untuk mencapai tujuan kebijakan TKDN. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat meningkatkan kemandirian ekonomi, memperkuat industri dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Urgency of Developing New Regulatory Norms on Subsurface Ownership and Vertical Depth Boundaries in the National Agrarian Law System Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih; Putu Riski Ananda Kusuma; I Putu Andika Pratama
Soshum: Jurnal Sosial dan Humaniora Vol. 16 No. 2 (2026): July 2026
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah, P3M, Politeknik Negeri Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31940/soshum.v16i2.136-144

Abstract

This article examines the urgency of developing new regulatory norms governing subsurface ownership and vertical depth boundaries within Indonesia’s national agrarian law system. The study is driven by the absence of explicit legal provisions defining the scope, limitations, and ownership status of underground space, which creates legal uncertainty and potential conflicts in land utilisation, infrastructure development, and urban planning. Utilising a normative juridical method supported by statute, conceptual, and comparative approaches, this research analyses the insufficiency of existing regulations under the Basic Agrarian Law (UUPA), particularly regarding vertical land demarcation and the doctrine of horizontal separation. The findings demonstrate that the current legal framework does not adequately regulate subsurface rights, resulting in normative gaps related to depth limits, administrative procedures, legal protection, and allocation of underground space for public and private interests. The study concludes that Indonesia urgently requires a new normative framework, potentially through the recognition of a distinct Right to Subsurface Space to ensure legal certainty, prevent future ownership disputes, and support sustainable spatial planning.
Co-Authors ADRIE S I Ketut Suardita I Wayan Adnyana Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih Putri Suardani Anak Agung Putu Riski Ananda Kusuma Satria Wiradharma Sumertajaya I Ketut Suardita I Ketut