<![CDATA[Jawa Barat merupakan provinsi dengan tingkat kejadian bencana tinggi di Indonesia, namun penentuan prioritas wilayah alokasi bantuan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat masih bergantung pada data eksternal seperti IRBI, tanpa mempertimbangkan variabel lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Diketahui dari data penyaluran bantuan tahun 2022 bahwa penyaluran sering kali dilakukan ke wilayah dengan indeks risiko bencana yang tidak seharusnya didahulukan. Hal tersebut dapat mengakibatkan kesenjangan terhadap wilayah yang seharusnya didahulukan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem pendukung keputusan berbasis metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan prioritas wilayah alokasi bantuan bencana secara lebih objektif dan terstruktur. Empat kriteria utama yang digunakan adalah populasi, risiko bencana, aksesibilitas, dan infrastruktur, dengan data dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, serta data penyaluran bantuan. Hasil AHP menunjukkan bahwa populasi memiliki bobot terbesar (36,56%), diikuti risiko bencana (31,17%), aksesibilitas (17,37%), dan infrastruktur (14,90%). Kabupaten Cianjur teridentifikasi sebagai alternatif wilayah prioritas utama, disusul alternatif wilayah Garut dan Tasikmalaya. Hasil temuan ini mencerminkan pentingnya mempertimbangkan jumlah penduduk terdampak dalam perencanaan bantuan. Sistem yang dihasilkan diharapkan menjadi alat bantu yang akuntabel bagi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan distribusi bantuan yang objektif dan transparan yang berbasis data. Kata kunci — Analytical Hierarchy Process, Bantuan Bencana, Prioritas Wilayah.]]>
