<![CDATA[Terminal Tipe A Klari di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mencatat kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) terendah di antara seluruh terminal Tipe A yang berada di bawah pengelolaan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas I Jawa Barat pada tahun 2025, dengan nilai capaian sebesar 32,93% atau hanya 27 dari 82 indikator penilaian. Kondisi kritis tersebut ditandai oleh nilai nol pada elemen keamanan, serta capaian yang sangat rendah pada elemen keselamatan (50%), kemudahan/keterjangkauan (20%), dan kesetaraan (25%). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas strategi perbaikan kinerja pelayanan Terminal Tipe A Klari secara terstruktur dan berbasis bukti ilmiah guna mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Metode yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty (1980), dipadukan dengan perangkat lunak Microsoft Excel dan aplikasi Expert Choice 11. Data primer diperoleh melalui kuesioner perbandingan berpasangan (pairwise comparison) yang diisi oleh responden ahli menggunakan purposive sampling, sementara data sekunder bersumber dari Laporan Penilaian SPM Tahun 2025. Struktur hierarki disusun berdasarkan enam kriteria utama sesuai Permenhub Nomor 40 Tahun 2015 beserta 21 sub-kriteria dan tiga alternatif strategi perbaikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Keamanan merupakan kriteria dengan bobot prioritas tertinggi (39,9%), diikuti Keselamatan (24,1%) dan Kemudahan/Keterjangkauan (14,0%). Dari ketiga alternatif yang dianalisis, strategi Perbaikan Bertahap Berbasis Prioritas memperoleh bobot tertinggi sebesar 53,7%, mengungguli Revitalisasi Menyeluruh Terminal (28,7%) dan Kemitraan Publik-Swasta (17,6%). Uji akurasi menggunakan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) menghasilkan nilai 3,82%, yang menunjukkan tingkat keakuratan analisis mencapai 96,18% dan tergolong sangat tinggi berdasarkan kriteria Lewis (1982). Strategi perbaikan bertahap dinilai paling realistis secara fiskal, tidak mengganggu operasional terminal, dan dapat diimplementasikan secara terencana sesuai kapasitas anggaran yang tersedia..]]>
