Evi Dwi Anita Simatupang
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Kel. Nai Pos-Pos Barat, Kec. Sorkam) Evi Dwi Anita Simatupang; Septria Susanti
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7895

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya evaluasi program bantuan sosial sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Fokus utama studi ini adalah menganalisis pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat, Kecamatan Sorkam, melalui tinjauan ekonomi Islam serta pengaruhnya terhadap kondisi kesejahteraan penerima manfaat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana prinsip ketepatan sasaran telah diimplementasikan sesuai nilai-nilai syariah dan bagaimana bantuan tersebut berdampak secara riil terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus riset lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitia ini adalah data primer dan sekunder dengan informan penelitian kepada berbagai pihak terkait, meliputi perangkat kelurahan, agen E-Warung, hingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Teknik pengumpulan data daam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, data yang sudah diperoleh lalu dianalisis menggunakan teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa program BPNT telah membantu meringankan beban pengeluaran pangan masyarakat, yang sejalan dengan konsep falah (kesejahteraan) dalam ekonomi Islam. Namun, kendala administratif berupa ketidakakuratan data pada sistem DTKS masih menjadi hambatan utama yang memicu ketidaktepatan sasaran. Kesimpulannya, penguatan pengawasan dan transparansi data menjadi syarat mutlak agar distribusi bantuan dapat mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat penerima manfaat.