Yulianto
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Efektivitas Pemadanan Nomor Pokok Wajib Pajak Dengan Nomor Induk Kependudukan Dalam Upaya Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara Setya Haryati; Yulianto
Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vol. 7 No. 1: September 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Matching the Taxpayer Identification Number (NPWP) with the Population Identification Number (NIK) is one of the government's policies in an effort to improve taxpayer compliance by integrating the NPWP with the NIK to simplify tax administration so that it is easier for taxpayers to carry out their tax obligations. With the integration of NPWP with NIK, taxpayers will find it difficult to avoid paying taxes so that taxpayer compliance can increase. This research uses a descriptive qualitative method using data obtained from interviews with employees of the North Bekasi Primary Tax Service Office and taxpayers, literature study and observation. This study aims to determine the effectiveness of matching NPWP with NIK in an effort to improve taxpayer compliance at the North Bekasi Primary Tax Service Office. The theory used is the theory of effectiveness according to Richard M Steers. Based on the research that has been conducted, the matching of Taxpayer Identification Numbers with Population Identification Numbers has been effective in increasing taxpayer compliance at the KPP Pratama Bekasi Utara.
Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah Sumarlin; Yulianto
Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vol. 7 No. 1: September 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is motivated by the suboptimal growth of tax revenue over the past five years (2019-2023), particularly from MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) taxpayers and at the KPP Pratama Jakarta Palmerah. This issue is suspected to be caused by limited tax knowledge, low taxpayer compliance, and insufficient utilization of digital services. Additionally, dishonesty in tax reporting and weak enforcement of tax sanctions have worsened the situation. The lack of digital infrastructure also hinders e-administration, including the tax refund application process. This study aims to analyze the effect of tax knowledge on taxpayer compliance, the effect of the modern tax administration system on taxpayer compliance, the effect of tax sanctions on taxpayer compliance, and determine the combined impact of tax knowledge, the modern tax administration system, and tax sanctions on taxpayer compliance. This research employs a quantitative approach by distributing questionnaires to 100 active MSME taxpayers under the supervision of KPP Pratama Jakarta Palmerah. The results indicate that Tax Knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance, with an impact of 0.732 or 73.2%. The Modern Tax Administration System also has a positive and significant effect, with an impact of 0.906 or 90.6%. Tax Sanctions positively effect taxpayer compliance, with an impact of 0.791 or 79.1%. Furthermore, Tax Knowledge, the Modern Tax Administration System, and Tax Sanctions collectively have a positive and significant effect on taxpayer compliance, with an impact of 0.938 or 93.8%.
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I Nengki Wijaya; Yulianto
Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vol. 7 No. 1: September 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seseorang dikatakan patuh jika memenuhi diantaranya kepatuhan mendaftarkan diri, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan serta kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mengevaluasi secara simultan seberapa besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I dengan jumlah populasi sebanyak 19.178 Wajib Pajak OP (Karyawan dan Non Karyawan) terdaftar aktif Tahun 2023, dengan menggunakan rumus slovin margin of error sebesar 10% maka jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi (Karyawan dan Non Karyawan) terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan I. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program statistik SPSS ver. 25.0, Kesadaran Wajib Pajak (X1), Pemahaman Peraturan Pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan hasil koefisien determinasi (R2) diketahui bahwa Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh sebesar 81,9% terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Madya Jakarta Selatan I, sedangkan sebesar 18,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.
Evaluasi Kebijakan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Konsentrat Ruminansia (Studi Kasus pada PT. Sadewa Animal Feed di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur) Saifulloh Puspa Yuda; Yulianto
Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan Vol. 7 No. 2: April 2026
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas konsentrat ruminansia yang menimbulkan multitafsir antara fiskus dan pengusaha kena pajak (PKP). Kasus penelitian difokuskan pada PT. Sadewa Animal Feed di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan dalam implementasi kebijakan PPN atas konsentrat ruminansia. Fiskus menilai konsentrat terutang PPN karena adanya proses produksi dan penggunaan bahan tambahan non-strategis (seperti multivitamin dan mineral), sedangkan PKP berpendapat konsentrat tetap termasuk barang strategis yang dibebaskan dari PPN. Multitafsir ini berdampak pada ketidakpastian hukum, harga produk, serta daya saing usaha. Solusi yang diusulkan adalah kewajiban customer membuat pernyataan penggunaan produk untuk pakan ternak, sehingga PKP dapat menerbitkan faktur pajak dengan kode 08 (tarif 0%). Temuan penelitian menegaskan perlunya kejelasan regulasi agar asas kepastian hukum dan netralitas pajak dapat ditegakkan. Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai; Kebijakan Pajak; Konsentrat Ruminansia; Evaluasi Kebijakan