Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Arus Jurnal Sosial dan Humaniora
Elok Hikmawati
Universitas Esa Unggul
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penerapan Aturan Ganti Rugi bagi Karyawan Kontrak akibat Pengakhiran Perjanjian sebelum Berakhirnya Masa Perjanjian di PT. SII berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nurhayani Nurhayani; Rizka Amelia Azis; Elok Hikmawati
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 5 (2026): Tema Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i5.3233

Abstract

This research aims to examine the implementation of Article 62 of Law Number 13 of 2003 concerning Labor, which regulates the obligation to provide compensation by the party that unilaterally terminates a Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) before its expiration. This study employs a normative-empirical legal method through a qualitative approach, combining literature review and field research. Although the compensation provision is intended to protect workers, it often creates an imbalance for employers when PKWT employees who resign unilaterally are unwilling or unable to pay the required compensation. The findings indicate that PT. SII consistently applies the compensation mechanism based on Article 62 of the Labor Law, utilizing orderly administrative procedures—ranging from the submission of resignation letters and negotiations on the ability to pay to the drafting of statements that serve as the basis for payroll deductions. Furthermore, this research compares two PKWT legal regimes: under Law Number 13 of 2003 and post-Job Creation Law via Government Regulation Number 35 of 2021 revealing significant changes regarding PKWT duration limits and the introduction of "compensation pay" as new instrument. If a worker refuses to pay the compensation, the company may pursue legal remedies progressively through bipartite and tripartite scheme, up to filing lawsuit in Industrial Relations Court.
Literasi Akuntansi Digital dan Hukum Bisnis Online bagi Usaha Mikro dan Kecil di Kelurahan Bintara, Kota Bekasi Yanuar Ramadhan; Novera Kristianti Maharani; Elok Hikmawati; Inta Budi Setya Nusa
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v7i2.1413

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu implementasi dari Tridarma Perguruan Tinggi bertujuan untuk meningkatkan literasi pencatatan transaksi keuangan berbasis digital, aspek hukum bisnis secara online, dan pemasaran digital bagi pelaku usaha mikro dan kecil di lingkungan Kelurahan Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Dampak yang diharapkan adalah peningkatan kepercayaan, keterampilan, dan kemandirian pelaku usaha mikro dan kecil dalam menghadapi berbagai tantangan, risiko yang dapat terjadi, dan peluang usaha yang lebih baik. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi tahap identifikasi kebutuhan pelaku usaha saat ini, penyuluhan guna memberikan literasi mendasar terkait materi pembukuan secara digital, hukum bisnis online, dan digital marketing, serta pelatihan/praktik dengan menggunakan aplikasi keuangan dan pemasaran berbasis digital. Hasil kegiatan menunjukkan adanya tanggapan yang positif dan partisipasi pelaku usaha yang aktif dan semarak selama kegiatan berlangsung. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meningkatkan literasi/pemahaman dan kapasitas pelaku usaha serta mendukung upaya pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Outsourcing dan Fleksibilitas Kontrak Kerja Pasca Putusan Nomor: 168/Puu-Xxi/2023 Nunung Nurhasanah; Elok Hikmawati
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 3: Desember (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i3.2185

Abstract

Undang-Undang Cipta Kerja sebagai produk omnibus law membawa perubahan signifikan dalam pengaturan ketenagakerjaan di Indonesia, khususnya terkait sistem outsourcing dan fleksibilitas perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap pengaturan outsourcing dan fleksibilitas kontrak kerja sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, serta menilai keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan kepentingan pengusaha. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja cenderung menekankan fleksibilitas hubungan kerja dan efisiensi usaha, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahnya perlindungan pekerja. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat penguatan aspek kepastian hukum dan pembatasan praktik outsourcing. Namun demikian, secara substansial regulasi masih berorientasi pada fleksibilitas, sehingga keseimbangan antara kepentingan pengusaha dan perlindungan hak pekerja belum sepenuhnya tercapai.
Co-Authors Inta Budi Setya Nusa Maharani, Novera Kristianti Nunung Nurhasanah Nurhayani Nurhayani Rizka Amelia Azis Yanuar Ramadhan