Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Recriminalization in the New Criminal Code Against the Criminal Justice System Article on Information and Electronic Transactions Heri Nalom Opung Sunggu; Muhammad Syukran Yamin Lubis
Fox Justi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 16 No. 01 (2026): Fox justi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The results of the discussion conclude that the principle of recriminalization or regulation of new criminal acts that were previously not clearly regulated or new articles related to computer crimes and electronic transactions as well as related to the criminal justice system and law enforcement policies to balance the interests of law enforcement of electronic transactions. This shows that the new Criminal Code attempts to combine the principle of substantive justice while maintaining criminal law as a last resort in resolving legal conflicts. The research method used is normative juridical, with a literature study of the New Criminal Code, national legal literature, and scientific articles discussing the principle of ultimum remedium and Criminal Code reform.
Hak Mewaris Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat : Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dira Alfahira; Muhammad Syukran Yamin Lubis; R.Juli Moertiono
Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/jq.v4i3.6490

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis hak mewaris anak dari perkawinan tidak tercatat dengan studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum, serta dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan perkembangan penting terhadap pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis sepanjang dapat dibuktikan secara hukum melalui penetapan pengadilan. Namun demikian, dalam perspektif hukum Islam, putusan tersebut tidak mengubah konsep nasab sebagai dasar utama pewarisan, melainkan memperkuat perlindungan hak keperdataan anak. Dalam praktik peradilan agama, penerapan putusan ini menunjukkan kecenderungan hakim untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar perlindungan hukum dan kepastian terhadap hak warisnya.