Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Fungsi Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Rio Praswahyu; M. Syahrul Borman; Moh. Taufik
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15996

Abstract

This study aims to analyze the function of legal aid and the protection of suspects' rights during the investigation process within the Indonesian criminal justice system. The right of suspects to obtain legal assistance is part of human rights protection guaranteed by legislation, particularly the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). However, in practice, violations of suspects' rights are still frequently found, such as intimidation, violence, and the lack of awareness among suspects regarding their right to legal representation. This research employs a normative legal research method using a statutory approach by examining various laws and regulations related to legal aid and the protection of suspects' rights. The results of the study indicate that legal aid plays an important role in ensuring access to justice, realizing equality before the law, and protecting suspects’ rights during the investigation process. Furthermore, the protection of suspects can be implemented through several legal mechanisms, including the assistance of legal counsel, the application of the presumption of innocence principle, and the use of pretrial institutions to examine the legality of investigators’ actions. Therefore, the existence of legal aid becomes an essential instrument in realizing a fair criminal justice process and ensuring the protection of suspects' rights.
Aspek Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) di Media Sosial Febrilia Ivana Putri; Noenik Soekorini; Moh. Taufik
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 6 No. 2 (2026): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v6i2.32704

Abstract

Perkembangan media sosial telah memfasilitasi penyebaran konten asusila, termasuk yang bermuatan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender), sehingga memunculkan persoalan hukum terkait klasifikasi tindak pidana dan upaya pertanggungjawaban pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek tindak pidana dari penyebaran konten asusila LGBT di media sosial serta mengkaji mekanisme pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran konten asusila LGBT dikategorikan sebagai tindak pidana bukan berdasarkan orientasi seksual, melainkan karena muatan asusila yang disebarluaskan ke publik. Pertanggungjawaban pidana dikenakan dengan melihat unsur kesengajaan pelaku, dan sanksinya diatur dalam Undang-Undang Pornografi (UU No. 44 Tahun 2008) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 1 Tahun 2024). Namun, efektivitas penegakan hukum masih mengalami kendala seperti ketidakjelasan norma, inkonsistensi aparat, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Simpulan penelitian menekankan pentingnya penegakan hukum yang objektif—berfokus pada perbuatan, bukan identitas—serta perlunya peningkatan kepastian hukum, profesionalisme penegak hukum, dan edukasi masyarakat untuk mengoptimalkan pencegahan dan penanganan penyebaran konten asusila di ruang digital.