Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner PESHUM
M. Syahrul Borman
Universitas Dr Soetomo Surabaya
Religion Humanities Education Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Fungsi Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Rio Praswahyu; M. Syahrul Borman; Moh. Taufik
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15996

Abstract

This study aims to analyze the function of legal aid and the protection of suspects' rights during the investigation process within the Indonesian criminal justice system. The right of suspects to obtain legal assistance is part of human rights protection guaranteed by legislation, particularly the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). However, in practice, violations of suspects' rights are still frequently found, such as intimidation, violence, and the lack of awareness among suspects regarding their right to legal representation. This research employs a normative legal research method using a statutory approach by examining various laws and regulations related to legal aid and the protection of suspects' rights. The results of the study indicate that legal aid plays an important role in ensuring access to justice, realizing equality before the law, and protecting suspects’ rights during the investigation process. Furthermore, the protection of suspects can be implemented through several legal mechanisms, including the assistance of legal counsel, the application of the presumption of innocence principle, and the use of pretrial institutions to examine the legality of investigators’ actions. Therefore, the existence of legal aid becomes an essential instrument in realizing a fair criminal justice process and ensuring the protection of suspects' rights.
Eksploitasi Seksual Pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2024 jo. Nomor 201/Pid.Sus/2023/PT PLK jo. Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN PLK) Warih Anggo Tri Kusumawati; M. Syahrul Borman; Hartoyo
Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner Vol. 5 No. 3 Juli 2026: Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner
Publisher : Yayasan Azhar Amanaa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59944/amorti.v5i3.1294

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan seringkali terjadi dalam bentuk eksploitasi seksual, termasuk yang berkedok pekerjaan Lady Companion (LC) di tempat hiburan malam. Praktik kerja LC dalam beberapa kasus tidak hanya sebatas menemani tamu, tetapi berkembang menjadi pemaksaan layanan seksual yang menguntungkan pihak pengelola. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum dan pertimbangan hakim serta kesesuaiannya dengan konsep eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Nomor 2054 K/Pid.Sus/2024 jo. Nomor 201/Pid.Sus/2023/PT PLK jo. Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN PLK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam putusan a quo telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Majelis hakim menilai bahwa perbuatan perekrutan, penempatan, serta pengendalian perempuan sebagai LC yang diarahkan untuk memberikan layanan seksual telah memenuhi unsur eksploitasi seksual. Pertimbangan hakim didasarkan pada adanya penyalahgunaan posisi rentan, relasi kuasa, serta keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku. Selain itu, putusan hakim telah selaras dengan konsep eksploitasi seksual dalam TPPO karena memenuhi unsur perbuatan, cara, dan tujuan eksploitasi serta menempatkan korban sebagai pihak yang harus dilindungi. Dengan demikian, putusan tersebut mencerminkan penerapan hukum yang tepat dan progresif dalam memandang praktik eksploitasi seksual berkedok pekerjaan di industri hiburan malam.
Co-Authors Hartoyo Moh. Taufik Rio Praswahyu Warih Anggo Tri Kusumawati