Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Jurnal NORMATIF Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan
Syapri Chan
Universitas Al-Azhar Medan
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana oleh Korporasi Perbankan Menurut Perma No.13 Tahun 2016 Chan, Syapri
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 5, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (665.154 KB) | DOI: 10.31289/jiph.v5i2.2186

Abstract

Tujuan penelitian ini menggagas konsep perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana oleh korporasi perbankan dengan mengadopsi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Permasalahan yang akan diteliti: Pertama, apakah korporasi perbankan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya? Kedua, bagaimanakah mekanisme perlindungan hukum terhadap korban akibat tindak pidana korporasi perbankan? Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum normatif yang menyuguhkan bahan hukum dalam menunjang sifat holistik dari penelitian. Penelitian ini menyimpulkan, Pertama, bahwa perbankan dapat dimintakan pertanggungjawabanatas tindak pidana yang dilakukannya, Kedua, mekanisme perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana oleh korporasi perbankan adalah melalui restitusi atau melalui gugatan perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa terhadap korban akibat tindak pidana oleh korporasi perbankan dapat memperoleh suatu perlindungan hukum berupa ganti kerugianberupa restitusi dan gugatan perdata.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana oleh Korporasi Perbankan Menurut Perma No.13 Tahun 2016 Syapri Chan
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 5, No 2 (2018): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v5i2.2186

Abstract

Tujuan penelitian ini menggagas konsep perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana oleh korporasi perbankan dengan mengadopsi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Permasalahan yang akan diteliti: Pertama, apakah korporasi perbankan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukannya? Kedua, bagaimanakah mekanisme perlindungan hukum terhadap korban akibat tindak pidana korporasi perbankan? Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum normatif yang menyuguhkan bahan hukum dalam menunjang sifat holistik dari penelitian. Penelitian ini menyimpulkan, Pertama, bahwa perbankan dapat dimintakan pertanggungjawabanatas tindak pidana yang dilakukannya, Kedua, mekanisme perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana oleh korporasi perbankan adalah melalui restitusi atau melalui gugatan perdata. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa terhadap korban akibat tindak pidana oleh korporasi perbankan dapat memperoleh suatu perlindungan hukum berupa ganti kerugianberupa restitusi dan gugatan perdata.
PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT MACET PERBANKAN Syapri Chan
Jurnal Normatif Vol. 1 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyelesaian sengketa kredit macet perbankan di Pengadilan Negeri sangat membutuhkan waktu yang panjang dan lama. Pihak perbankan selaku kreditur harus menghadapi upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali yang diajukan oleh debitur, sehingga perbankan harus menunggu penyelesaian sengketa kredit macet tersebut hingga mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) agar dapat dilaksanakan eksekusinya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan petunjuk kepada kalangan perbankan dalam menyelesaikan sengketa kredit macet perbankan di Indonesia melalui gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 4 Tahun 2019. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan hukum, dan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa kredit macet perbankan. Temuan penelitian ini adalah hukum acara dan tahapan penyelesaian sengketa kredit macet perbankan juga dapat melalui gugatan sederhana, upaya hukum yang harus dilakukan terhadap putusan gugatan sederhana dalam sengketa kredit macet perbankan dan pelaksanaan (eksekusi) putusan gugatan sederhana dalam sengketa kredit macet perbankan. Menindaklanjuti temuan pada penelitian ini, maka pemberdayaan gugatan sederhana ini dalam penyelesaian sengketa kredit macet perbankan harus lebih dioptimalkan oleh Pengadilan Negeri.
TANGGUNG JAWAB BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN Anjani Sipahutar; Syapri Chan
Jurnal Normatif Vol. 6 No. 1 (2026): Juni 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54123/jn.v6i1.563

Abstract

Perkembangan teknologi keuangan (financial technology/fintech) telah memberikan kemudahan akses layanan keuangan kepada masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan berbagai permasalahan hukum, khususnya terkait pelanggaran data pribadi pengguna. Penyalahgunaan data pribadi oleh penyedia layanan fintech, seperti penyebaran informasi tanpa persetujuan, penggunaan data untuk kepentingan penagihan, dan lemahnya sistem keamanan informasi, menunjukkan masih rendahnya perlindungan hukum terhadap hak privasi pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan fintech, bentuk pertanggungjawaban hukum penyedia layanan atas pelanggaran data privasi pengguna, serta upaya pencegahan penyalahgunaan data pribadi. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan data pribadi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta berbagai regulasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Meskipun demikian, implementasinya belum optimal karena masih ditemukan pelanggaran yang merugikan pengguna. Penyedia layanan fintech dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, maupun pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap data pribadi pengguna. Upaya pencegahan perlu dilakukan melalui penguatan sistem keamanan informasi, penerapan prinsip persetujuan yang sah (informed consent), peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta pengawasan yang lebih efektif oleh pemerintah dan otoritas terkait guna menjamin perlindungan hak privasi pengguna dalam ekosistem layanan keuangan digital.
PEMINDAHAN PENGATURAN DELIK KORUPSI DALAM KUHP NASIONAL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI Syapri Chan; Warsiman
Jurnal Ilmu Hukum dan Keadilan Vol 1 No 3 (2026)
Publisher : CV. Barokah Publsiher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Corruption is an extraordinary crime requiring special legal norms and institutional mechanisms, including a specialized court. However, the enactment of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian National Criminal Code integrates corruption offences into the general criminal law system. This shift potentially weakens the special character of corruption crimes and affects the authority and jurisdiction of the Corruption Court within Indonesia’s criminal justice framework. This research examines the shift in regulating corruption offences within Indonesia’s criminal law system and analyzes its implications for the authority and absolute competence of the Corruption Court. It assesses whether integrating corruption offences into the National Criminal Code weakens the lex specialis principle and the institutional design of specialized anti-corruption adjudication.This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are collected through library research on the Anti-Corruption Law, the National Criminal Code, the Corruption Court Law, relevant court decisions, and scholarly works. The data are analyzed qualitatively using analytical and prescriptive methods to assess normative coherence and institutional implications. The research finds that integrating corruption offences into the National Criminal Code shifts corruption from a sectoral special regime into a general systemic framework. This development potentially weakens the lex specialis doctrine and blurs the absolute competence of the Corruption Court. The study’s originality lies in linking substantive offence reformulation with judicial authority design to strengthen the institutional role of the Corruption Court.
Co-Authors Anjani Sipahutar Warsiman