<![CDATA[Kebijakan penyederhanaan birokrasi mendorong transformasi organisasi pemerintah dari struktur hierarkis menuju model kerja yang lebih fleksibel dan adaptif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi organisasi menuju agilitas di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat melalui lima karakteristik organisasi agile. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan desain studi kasus, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi telah mengalami peningkatan fleksibilitas operasional melalui penerapan struktur jaringan tim, ruang kerja terbuka, dan dukungan teknologi digital. Namun, agilitas yang terbentuk masih bersifat eksperimentatif dan belum terinstitusionalisasi secara menyeluruh. Kelemahan utama terletak pada ketidaksinkronan regulasi pusat-daerah, belum matangnya proses bisnis, serta lemahnya sistem manajemen sumber daya manusia, khususnya terkait ketidakjelasan jalur karier dan ketimpangan distribusi beban kerja. Kondisi ini berdampak pada munculnya resistensi individu dan potensi penurunan motivasi kerja, yang pada akhirnya menghambat efektivitas organisasi dalam jangka panjang. Dengan demikian, keberlanjutan agilitas organisasi sangat bergantung pada integrasi antara aspek struktural, kultural, dan sistem manajemen organisasi secara simultan. Bureaucratic simplification policies require public organizations to transform from rigid hierarchical structures into more flexible and adaptive systems. This study aims to analyze organizational transformation toward agility at the Organization Bureau of the West Java Provincial Secretariat through five trademarks of agile organization. A qualitative case study approach was employed, with data collected through interviews and documentation, and analyzed using the Miles and Huberman model. The findings indicate that organizational flexibility has improved through the implementation of a team-based structure, open workspace design, and digital technology support. However, the resulting agility remains experimental and has not been fully institutionalized. Key weaknesses include regulatory inconsistencies between central and local governments, incomplete business process standardization, and underdeveloped human resource management systems, particularly regarding unclear career paths and unequal workload distribution. These issues contribute to employee resistance and declining motivation, ultimately limiting organizational effectiveness. Therefore, sustaining organizational agility requires integrated improvements across structural, cultural, and managerial dimensions. ]]>
