Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial
Hifa Haq, Neha
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Dampak Perubahan Mekanisme Judicial Review dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Hifa Haq, Neha
Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Vol. 5 No. 2 (2025): November
Publisher : Magister Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/sosyus.v5i2.1054

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan mekanisme judicial review dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 serta dampaknya terhadap efektivitas dan akses keadilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif antara PMK Nomor 2 Tahun 2021 dan PMK Nomor 7 Tahun 2025. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran signifikan dari fleksibilitas prosedural menuju pengetatan administratif, meliputi pemisahan pengujian formil dan materiil, pembatasan perbaikan permohonan, pengetatan legal standing, serta penguatan aturan anti konflik kepentingan dan standar pembuktian. Perubahan ini meningkatkan efisiensi, kepastian prosedural, integritas peradilan, serta kualitas putusan. Namun demikian, reformasi tersebut juga menimbulkan dampak negatif berupa potensi pembatasan akses keadilan, peningkatan beban administratif dan biaya litigasi, serta risiko marginalisasi klaim kolektif dan kelompok rentan. Kesimpulannya, PMK Nomor 7 Tahun 2025 menghadirkan trade-off antara efisiensi prosedural dan akses substantif terhadap keadilan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pendukung berupa bantuan hukum, mekanisme dispensasi, serta penguatan kapasitas institusional guna memastikan reformasi prosedural tetap sejalan dengan perlindungan hak konstitusional.
Co-Authors