Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Legal Issues of Land Rights in Post-Liquefaction Red Zones in Palu City Yanji, Non Sri Febby; Nurul Miqat; Asri Lasatu
Jurnal Hukum Volkgeist Vol. 10 No. 2 (2026): JUNE
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/volkgeist.v10i2.8269

Abstract

The designation of red zone areas after the 2018 liquefaction in Palu City has generated complex legal consequences for community land rights. This study examines how the red zone policy affects the legal status and protection of land rights holders and identifies the key normative and empirical problems that hinder the realization of legal certainty in the affected areas. A normative-empirical research design was employed, combining a statutory and conceptual approach with field data obtained from the Palu City Land Office and other relevant stakeholders. Data were analyzed qualitatively using deductive and interpretive legal reasoning. The findings indicate that the implementation of the red zone policy has not yet provided substantive legal certainty, as the government tends to prioritize relocation through permanent housing schemes while pressuring owners to relinquish their civil rights through grant-based mechanisms. The research also reveals juridical disharmony between spatial planning regulations and the guarantee of property rights under agrarian law, resulting in a “frozen” legal status of land and prolonged uncertainty. To restore legal protection, a land acquisition scheme with fair compensation is required as a more coherent and rights-based solution. Keywords: Land Rights; Legal Certainty; Liquefaction; Red Zone
Problematik Hukum Hak Atas Tanah Yang Ditetapkan Sebagai Zona Merah Pasca Likuifaksi di Kota Palu Yanji, Non Sri Febby; Miqat , Nurul; Lasatu, Asri
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2473

Abstract

Penetapan zona merah pasca likuifaksi di Kota Palu merupakan kebijakan mitigasi bencana yang menimbulkan problematik yuridis terhadap hak atas tanah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penetapan zona merah terhadap hak atas tanah serta untuk menemukan problem yang menghambat pemenuhan kepastian hukum bagi pemegang hak di wilayah terdampak. Jenis penelitian adalah normatif-empiris menggunakan pendekatan perundang-undangan, sosiologis dan data lapangan yang diperoleh dari Kantor Badan Pertanahan Kota Palu kemudian teknik analisis menggunakan analisis kualitatif dengan penalaran hukum deduktif dan interpretatif. Rumusan masalah pertama bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah yang lahannya ditetapkan sebagai zona merah pasca likuifaksi, yang ke dua apa problem normatif dan empiris dalam pelaksanaan kebijakan penetapan zona merah terhadap hak atas tanah. Hasil penelitian rumusan masalah pertama menunjukan implementasi kebijakan ini belum memberikan kepastian substansif karena pemerintah cenderung mengedepankan bantuan Huntap namun menekan hak perdata warga melalui wacana hibah. Hasil penelitian rumusan masalah ke dua terdapat disharmoni yuridis antara kebijakan penataan ruang dengan jaminan hak milik warga yang terdampak likuifaksi. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum substansif, sehingga diperlukan pemulihan hak melalui mekanisme pengadaan tanah dengan ganti kerugian yang adil guna menjamin perlindungan hak milik warga.