Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Nur Rohim Yunus
Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Legal Policy of Marriage Registration: A Dogmatic Review of the New Criminal Code Between Administrative and Criminal Law Nur Rohim Yunus; Abbas Sofwan Matlail Fajar; Karmawan
Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 2 (2025): July-December, Al Fuadiy : Journal of Islamic Family Law
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/af.v7i2.1422

Abstract

Marriage registration holds a crucial position as a guarantee of certainty regarding the status of spouses and children, as well as a foundation for the integrity of population data. However, failure to register intersects with the criminal realm in the new Criminal Code. This article aims to examine whether the reporting obligation is solely administrative or, under certain circumstances, is subject to criminal sanctions under the political law of the Criminal Code. The method used is normative-dogmatic legal research with an empathetic approach: legislation to map the relationship between the Criminal Code, the Marriage Law, and population administration; the socio-juridical context to assess the barriers to access and pluralism; cases to examine the elements of action, wrongdoing, and harm; and a limited comparison with several announcements. The main findings indicate that registration is essentially an administrative obligation addressed through gradual sanctions, the obligation to verify the validity of the marriage certificate, and service integration/digitalization. Criminalization is only permitted as an ultimum remedium in cases of deception, forgery, exploitation, or actual societal harm.
The Interaction of State, Customary, and Religious Law in the Regulation of Marriage in Indonesia's New Criminal Code Nur Rohim Yunus; Abbas Sofwan Matlail Fajar; Karmawan
Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 8 No. 1 (2026): January-June, Al Fuadiy : Journal of Islamic Family Law (in Press)
Publisher : LP3M INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/af.v8i1.1829

Abstract

Pemberlakuan KUHP 2023 menandai perubahan penting dalam pengaturan kehidupan privat dan keluarga dengan memperluas norma pidana ke ranah yang selama ini diatur oleh hukum agama dan adat. Dalam konteks pluralisme hukum Indonesia, perkawinan berada pada persimpangan antara hukum negara, hukum agama, dan norma adat yang saling berinteraksi sekaligus berpotensi berkonflik. Kajian sebelumnya umumnya membahas pluralisme hukum secara deskriptif atau sebelum reformasi KUHP, sehingga belum banyak mengulas dampak konkret kriminalisasi baru terhadap praktik perkawinan. Dengan pendekatan sosio-legal kualitatif yang mengombinasikan analisis doktrinal, wawancara, dan pengamatan lintas wilayah, artikel ini menunjukkan bahwa KUHP tidak menentukan keabsahan perkawinan, tetapi memperkenalkan delik aduan—khususnya perzinahan dan kohabitasi—yang secara tidak langsung mendisiplinkan perkawinan yang belum terdaftar. Temuan penelitian memperlihatkan beroperasinya otoritas hukum dalam bidang semi-otonom: lembaga agama menjaga validitas normatif, mekanisme adat membangun legitimasi sosial dan sanksi restoratif, sementara negara menegakkan akibat hukum melalui pendaftaran dan sanksi pidana. Interaksi berlapis ini menghasilkan konsekuensi yang bergantung pada forum, terutama terkait status perkawinan, legitimasi anak, dan warisan. Meskipun berpotensi mendorong pendaftaran perkawinan, rezim ini juga berisiko menimbulkan kriminalisasi selektif dan meningkatkan kerentanan perempuan serta kelompok marginal, sehingga menuntut harmonisasi regulasi dan pedoman penegakan hukum yang peka gender
Co-Authors Abbas Sofwan Matlail Fajar Karmawan