<![CDATA[Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mendorong partisipasi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP), termasuk mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan pengadaan melalui metode e-purchasing menggunakan aplikasi e-katalog. Namun, implementasinya di Pemerintah Kota Tangerang Selatan masih belum optimal. Pada tahun 2022, dari total belanja e-katalog sebesar Rp508 miliar, hanya Rp406 miliar atau sekitar 21,17 persen dari anggaran yang dialokasikan bagi UMK yang terserap oleh UMK lokal. Kondisi ini mencerminkan masih terbatasnya partisipasi UMK lokal akibat persaingan dengan UMK dari wilayah lain di luar Kota Tangerang Selatan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memetakan permasalahan yang menghambat dan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menghambat partisipasi pelaku UMK ikut serta dalam PBJP melalui e-katalog. Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif menggunakan kuesioner berskala Likert, yang dianalisis menggunakan metode Importance-Performance Analysist (IPA). Berdasarkan hasil penelitian, teridentifikasi sebelas faktor permasalahan dengan dua faktor utama yang memerlukan tindakan koreksi. Kedua faktor tersebut adalah kecenderungan memprioritaskan memilih penyedia dengan harga terendah dibandingkan pelaku UMK yang menawar harga yang lebih tinggi dalam kategori e-katalog yang diperuntukkan untuk usaha kecil, serta proses pelaksanaan Kontrak di e-katalog belum mempermudah pelaku UMK. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya prioritas strategi yang berfokus pada peningkatan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan, termasuk Auditor atau APH guna menjaga kinerja yang profesional, akuntabel, dan terbebas dari intervensi pihak lain.  Abstract The Indonesian government has implemented various policies to encourage the participation of micro and small enterprises (MSEs) in public procurement of goods and services (PGS), including promoting the use of e-purchasing through the e-Catalog application by regional governments. However, its implementation within the South Tangerang City Government remains suboptimal. In 2022, of the total e-Catalog expenditure amounting to IDR 508 billion, only IDR 406 billion, or approximately 21.17 percent of the budget allocated for MSEs, was absorbed by local MSEs. This condition reflects the limited participation of local MSEs due to competition with MSEs from other regions outside South Tangerang City. Therefore, further research is required to map the existing constraints and identify the key factors that hinder the participation of small enterprises in PGS through the e-Catalog. This study employs a quantitative approach using a Likert-scale questionnaire, with data analyzed using the Importance–Performance Analysis (IPA) method. The findings identify eleven constraining factors, of which two main factors require corrective action. These factors are the tendency to prioritize vendors offering the lowest prices over small enterprises proposing higher prices within e-katalog categories designated for small enterprises, and the e-Catalog contract implementation process, which has not sufficiently facilitated small enterprise participation. The practical implication of these findings highlights the need for priority strategies focused on strengthening human resource capacity in procurement, including auditors and law enforcement officials, to ensure professional, accountable performance free from external interference.]]>
