Rosando, Abraham Ferry
Faculty of Law, University of August 17, 1945 Surabaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKSANAKAN PERKAWINAN CAMPURAN Bandiyah, Irma; Rosando, Abraham Ferry
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 25 (2017)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v13i25.2225

Abstract

Warga Negara Indonesia berhak untuk memiliki hak atas tanah. Namun terhadap Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran terdapat pengecualian, yakni harus dibuatnya perjanjian pemisahan harta. Sehingga dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: 1. Kapan perjanjian pemisahan harta dibuat sebagai pembuktian kepemilikan hak atas tanah WNI yang bukan merupakan harta bersama dalam perkawinan campuran?; 2. Bagaimana pengaturan mengenai pemberian hak atas tanah kepada WNI yang melaksanakan perkawinan campuran tanpa perjanjian pemisahan harta?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dan hasil penelitian diperoleh bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian pemisahan harta dapat dibuat pada waktu perkawinan, sebelum dilangsungkannya perkawinan, atau selama dalam ikatan perkawinan. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juncto Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan WNI lainnya yang tidak melaksanakan perkawinan campuran, namun harus dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HASIL FOTO PRIBADI YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN DI INSTAGRAM Rukmana Aji, Hieronymus Febrian; Rosando, Abraham Ferry
Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2, Nomor 1 Februari 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.189 KB) | DOI: 10.30996/jhbbc.v2i1.2314

Abstract

Dalam setiap aspek kehidupan manusia, akan selalu melekat dengan hal-hal yang memiliki nilai. Banyak sekali bentuk dan macam nilai di setiap kehidupan kita dan semuanya saling berhubungan satu dengan lainnya. Seperti contohnya nilai material, nilai intelektual, nilai keindahan (estetika), nilai moral, dsb. Keterkaitan tersebut juga tidak terlepas dari aspek hukum yang mengaturnya. Terlebih, Indonesia merupakan negara berkembang yang akan selalu mendapat berbagai pengaruh dari negara lain dilihat dari segi budaya, teknologi. Teknologi banyak dibuat dengan maksud untuk lebih mempermudah kinerja masyarakat. Berbagai macam kebutuhan dengan sangat mudah terpenuhi dengan kemajuan teknologi yang ada. Hal tersebut juga dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang membuat peningkatan disegala sektor, seperti perdagangan, ekspor - impor. Di sektor perdagangan, peningkatannya akan menjadi sebuah trigger untuk sektor-sektor didalamnya mengalami peningkatan. Hal tersebut tercermin dengan tingginya tingkat konsumsi masyarakat yang kebanyakan dipicu oleh berbagai iklan multimedia seperti dalam televisi, radio ataupun internet. Dalam internet, manusia dapat mengakses segala macam konten, seperti contohnya media sosial. Didalam media sosial, masyarakat dapat menuangkan segala sesuatu untuk diperlihatkan ke masyarakat lainnya, seperti contohnya hasil foto pribadi. Oleh sebab itu, dengan semakin seringnya seni foto diumbar ke khalayak, akan menjadi suatu celah persoalan hukum di era internet yang kemajuannya sangat pesat seperti sekarang ini. Apabila terjadi suatu penyalahgunaan foto pribadi demi keuntungan tertentu, contohnya untuk kepentingan komersial, negara harus memiliki acuan yang melindungi hak-hak yang telah disalahgunakan orang lain dalam media sosial. Negara dan perusahaan penyedia jasa sosial media yang bersangkutan harus saling terhubung demi tercapainya keadaan yang kondusif bagi para pemilik hak foto yang ada. Untuk penyalahgunaan demi keuntungan pribadi atau biasa disebut komersial, penyalahgunaannya banyak dilakukan oleh akun-akun media sosial yang memang menggunakan akun media sosial untuk mencari pendapatan atau bisnis. Sehingga, dalam perkembangan hukum lahirlah berbagai peraturan yang mengatur ketertiban dalam pemanfaatan kemajuan teknologi agar semua pengguna dapat merasakan keuntungan yang sama rata dan terhindar dari berbagai kerugian yang ada. Salah satunya tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana peraturan tersebut berisi segala hal yang menyangkut kepemilikan suatu karya cipta, baik individu maupun kelompok.