Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DiH : Jurnal Ilmu Hukum
Gustina, Sukmawaty Arisa
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
SKTS SEBAGAI LEGALITAS MIGRASI PLB Studi Kasus: Fenomena Kartu Identitas Ganda Kependudukan di Perbatasan Wilayah Indonesia-Malaysia Gustina, Sukmawaty Arisa; Suhartono, Slamet
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 25 (2017)
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v13i25.2226

Abstract

Fenomena kepemilikan Kartu Tanda Penduduk ganda bagi warga perbatasan kembali menjadi pemberitaan media cetak nasional. Penelitian ini berdasarkan studi literasi di 2 desa Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Fakta warga negara Indonesia inidisebabkan faktor ekonomi. Dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk Malaysia, warga negara Indonesia dengan mudah bekerja di Malaysia. Faktor wilayah yang terisolir dan belum tersentuh pembangunan menjadi alasan mereka. Dan hal ini didukung jalur perjalanan lebih singkat dan mudah jika ke negara Malaysia. Kenyataan ini menuntut pemerintah Indonesia untuk lebih sigap dalam melindungi dan menjamin warga negaranya. Program pemerataan pembangunan dan segala aspek yang menuntut peningkatan strategis program di wilayah perbatasan dirumuskan. Namun strategi membutuhkan waktu yang lama agar segera dinikmati warga diperbatasan Indonesia. Gagasan dalam aspek hukum tata negara dituangkan pada tulisan ini. Dengan memberikan kewenangan kepada pelaksana teknis pemerintahan diperbatasan sebagai solusi kongkrit saat ini. Salah satunya dengan cara menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) sebagai legalitas warga Penduduk Pelintas Batas. SKTS ini kemudian dapat diproses dan ditindaklanjuti pemerintah Malaysia dalam bentuk mengeluarkan ijin tinggal sementara dan bekerja di Malaysia. Dengan SKTS khusus ini,diharapkan dalam waktu jangka pendek permasalahan perbatasan akan dapat diselesaikan serta dapat memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia di perbatasan wilayah negara.
PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN ATAS FENOMENA IDENTITAS GANDA WARGANEGARA INDONESIA DI PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA Gustina, Sukmawaty Arisa
DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari 2021
Publisher : Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/dih.v17i1.4302

Abstract

AbstractThe main problem in this research is the enforcement of the dual identity law of Indonesian citizens in the border area. This study uses a normative juridical method, namely research that uses the norms in the 1945 Constitution and other laws and regulations related to the object of research. This research is a follow up from the results of previous research with the title of the legality of the Temporary Residence Certificate (SKTS) by the Immigration Unit at the Indonesian Cross-border Post. Especially in the Cross Border Post in Nunukan Regency, North Borneo. The results of this study conclude that the problem of law enforcement can be implemented with a justice approach for citizens and States. John Ralws 'principle of justice in the approach of border citizens' welfare. Completion of this law is able to provide an educational role for citizens and ensure the continuity of state rights in guaranteeing and protecting Indonesian citizens in the border areas of the Unitary State of the Republic Indonesia.Keywords: border area; citizens; SKTSAbstrakMasalah utama dalam penelitian ini adalah penegakan hukum identitas ganda warganegara Indonesia di daerah perbatasan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan norma-norma dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari hasil penelitian sebelumnya dengan judul legalitas Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) oleh Unit Imigrasi di Pos Lintas Batas Indonesia. Terutama di Pos Lintas Batas di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa masalah penegakan hukum dapat diimplementasikan dengan pendekatan keadilan bagi warganegara dan Negara. Prinsip keadilan John Ralws dalam pendekatan kesejahteraan warganegara perbatasan. Penyempurnaan undang-undang ini mampu memberikan peran pendidikan bagi warganegara dan memastikan kelangsungan hak-hak Negara dalam menjamin dan melindungi warganegara Indonesia di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Co-Authors Slamet Suhartono