Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains
Nur Khalis Rahman Alfath
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Penangguhan Penahanan Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi Dalam Perspektif Due Process Of Law: The Suspension of Detention as an Instrument for Protecting Human Rights within the Framework of Due Process of Law Nur Khalis Rahman Alfath; Anang Shophan Tornado
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 12: Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.10723

Abstract

Penelitian ini mengkaji penangguhan penahanan sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dalam perspektif due process of law dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih adanya praktik penahanan yang cenderung digunakan secara represif serta belum optimalnya mekanisme penangguhan penahanan dalam menjamin kebebasan individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penangguhan penahanan dalam KUHAP baru serta menilai sejauh mana pengaturan tersebut mencerminkan perlindungan hak asasi manusia terhadap tersangka. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penangguhan penahanan dalam KUHAP baru masih menghadapi berbagai kelemahan, terutama terkait luasnya diskresi aparat penegak hukum, ketidakjelasan standar pemberian penangguhan, serta potensi ketimpangan akses akibat mekanisme jaminan. Meskipun demikian, secara konseptual penangguhan penahanan memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih jelas, transparan, dan akuntabel agar penangguhan penahanan benar-benar mencerminkan prinsip due process of law dan keadilan substantif.
Co-Authors ANANG SHOPHAN TORNADO