Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional
Yani, Ainun Fajri Fajri
Ministry of Law
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
MEMBANGUN FONDASI PARTISIPASI PUBLIK BERMAKNA: PENGUATAN PEMBINAAN KESADARAN HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Yani, Ainun Fajri Fajri
Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 15, No 1 (2026): Pembinaan Kesadaran Hukum
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v15i1.2511

Abstract

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis mensyaratkan adanya partisipasi publik yang bermakna. Namun dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat sering kali masih bersifat prosedural dan belum memberikan pengaruh substantif terhadap perumusan norma. Artikel ini menganalisis pembinaan kesadaran hukum sebagai fondasi untuk memperkuat kualitas partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik mutakhir mengenai rule of law, legal awareness, dan civic participation. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan pembinaan kesadaran hukum perlu diarahkan melampaui pendekatan penyuluhan normatif menuju peningkatan literasi hukum dan pemahaman proses legislasi. Penguatan kanal partisipasi yang terstruktur juga menjadi elemen penting agar aspirasi masyarakat terdokumentasi dan dapat dipertimbangkan secara sistematis oleh pembentuk peraturan. Pendekatan ini bertujuan menyediakan pemahaman dan saluran yang jelas bagi pihak yang ingin berpartisipasi secara lebih bermakna.
Co-Authors