<![CDATA[Pemerintah Provinsi Papua terus menggalakkan penerapan e-government dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Namun, nampaknya implementasi e-government sejauh ini belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan karena para eksekutif sering lamban dalam mengambil kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan studi rencana strategis penerapan sistem informasi eksekutif di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan Ward and Peppard sedangkan analisis lingkungan internal dan eksternal organisasi menggunakan pendekatan PESTLE (Political, Economic, Social, Technology, Legal, Environment). Analisis lingkungan internal dan eksternal sistem informasi dan teknologi informasi (SI/TI) dan perumusan strateginya menggunakan pendekatan SWOT (strength, weakness, opportunity, threat), sedangkan portofolio aplikasi dan pengembangan Sistem Informasi Eksekutif mengacu pada Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan (Government Functional Framework) yang ditetapkan Kementerian Kominfo RI. Berdasarkan hasil analisis dan perumusan rencana strategis, ada dua rekomendasi yang diusulkan yaitu: pertama perlu adanya roadmap pengembangan e-government yang disusun secara holistik dan komprehensif. Selanjutnya, perlu dilakukan sosialisasi dan pengawasan secara berkala pada seluruh unit organisasi agar bersungguh-sungguh menerapkan aplikasi e-government guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kedua, penerapan aplikasi e-government yang mengacu pada Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan dan ditetapkan oleh Kementerian Kominfo RI perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Hal ini penting, mengingat Papua merupakan Daerah Otonomi Khusus dan memiliki berbagai persoalan terkait affirmative action terhadap orang asli Papua.]]>
Copyrights © 2019
