<![CDATA[Pada saat ini kecenderungan dari pelaksanaan sistem pemerintahan di daerah tidak membedakan secara jelas antara jabatan politik dengan jabatan karier. Perkembangan birokrasi lokal masih memperlihatkan kuatnya pengaruh politik dalam birokrasi pemerintahan daerah. Kasus mutasi dan pemberhentian jabatan tanpa adanya alasan yang rasional, setidak-tidaknya memperlihatkan bahwa kuatnya pengaruh politik dalam birokrasi lokal. Kemudian Pejabat politik yang berasal dari partai politik yang berperan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masih mempraktekkan berbagai tindakan yang kurang tepat dalam mengelola aparatur PNS di daerah. Pejabat birokrasi karier yang seharusnya diangkat dan diberhentikan secara profesional dengan mempertimbangkan sistem karier, ternyata lebih banyak ditentukan oleh pendekatan politik semata. Penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif ini mencoba menjelaskan mengapa terjadi politisasi birokrasi di Pemerintahan Daerah dan faktor apa yang menyebabkannya.Untuk menata sistem pemerintahan daerah dan pelaksanaan politik lokal yang paling tepat untuk diterapkan adalah memisahkan secara tegas antara jabatan politik yang menjadi domain partai politik dan jabatan karier yang menjadi domain PNS sebagai aparatur negara yang berperan pelaksana kebijakan. Kebebasan birokrasi yang tidak membedakan secara jelas antara politik dengan administrasi akan memunculkan euforia kekuatan politik yang dilakukan oleh pejabat politik lokal dan pejabat karier birokrasi.Pemerintahan Daerah dapat dimainkan oleh peran pejabat politik yang hanya mementingkan kepentingan individu dan partai politiknya. Sehingga akan membuat tatanan birokrasi menjadi tidak efektif dan akan merusak sistem Pemerintahan Daerah.]]>
Copyrights © 2017
