Garuda - Garba Rujukan Digital

Kebijakan Moratorium PNS : Analisis Bezetting Pegawai, Rightsizing Kelembagaan, dan Budgeting Penyelenggaraan Pemerintahan Ajib Rakhmawanto
Jurnal Borneo Administrator Vol 12 No 1 (2016): April 2016
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Professional civil servant management based on merit system is needed to support government’s tasks. The arrangement on number, qualification, composition, and distribution of civil servants is required to rationalize civil servants’ placement in order to improve their competencies and working performances. Moratorium policy is a temporary delay of civil servant recruitment to find out the actual employee needs based on the quantity and quality aspects. The goal of this study is to analyze the strategic issues to be used as recommendations in creating civil servant moratorium policy on some aspects, such as bezetting, organization rightsizing, business process, and the government budgeting. This study is a policy research using a qualitative descriptive approach, conducted with a Focus Group Discussion (FGD) method that produces primary data and documentation study that leads to secondary data. This study shows that civil servant moratorium policy is still relevant to be extended since it is viewed in the bezetting aspect: high number of employees is hired yet they are in poor quality. Then the organizational rightsizing is not conducted in a comprehensive structure particularly at regional government in which the business process is still far from ideal.The government budgeting is not ideal between employees’ salary expenditure and development expenditure in which the composition of employees’ salary expenditure is higher than the development expenditure.Keywords: moratorium, bezetting, rightsizing, budgetingPengelolaan PNS yang profesional berbasis merit diperlukan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Rasionalisasi penempatan PNS yang mengarah pada peningkatan kompetensi dan prestasi kerja memerlukan adanya penataan pada jumlah, kualifikasi, komposisi, dan distribusi. Kebijakan moratorium merupakan penundaan sementara penerimaan PNS untuk menciptakan kebutuhan riil dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kajian ini menganalisis isu-isu strategis sebagai bahan rekomendasi untuk mengambil kebijakan moratorium PNS pada aspek bezetting pegawai, rightsizing kelembagaan dan tatalaksana, serta budgeting pemerintah. Kajian ini merupakan policy research dengan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan metode Focus Group Discussion(FGD) yang menghasilkan data primer dan studi dokumentasi yang menghasilkan data sekunder. Hasil kajian menunjukan bahwa moraturium PNS masih relevan dilanjutkan karena dilihat dari aspek bezetting pegawai secara kuantitas banyak tetapi secara kualitas sedikit, rightsizing kelembagaan belum menyeluruh khususnya pada pemerintah daerah dengan tatalaksana yang masih kurang sempurna, budgeting pemerintah belum ideal antara belanja pegawai dengan belanja pembangunan yang komposisinya lebih besar pada belanja pegawai.Kata kunci: moratorium, bezetting, rightsizing, budgeting

Perspektif Politisasi Birokrasi Dan Peran Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Birokrasi Pemerintah Ajib Rakhmawanto
Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Vol 3 No 1 (2017): Vol 3, No 1 (2017): Oktober
Publisher : Laboratorium Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas

Pada saat ini kecenderungan dari pelaksanaan sistem pemerintahan di daerah tidak membedakan secara jelas antara jabatan politik dengan jabatan karier. Perkembangan birokrasi lokal masih memperlihatkan kuatnya pengaruh politik dalam birokrasi pemerintahan daerah. Kasus mutasi dan pemberhentian jabatan tanpa adanya alasan yang rasional, setidak-tidaknya memperlihatkan bahwa kuatnya pengaruh politik dalam birokrasi lokal. Kemudian Pejabat politik yang berasal dari partai politik yang berperan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masih mempraktekkan berbagai tindakan yang kurang tepat dalam mengelola aparatur PNS di daerah. Pejabat birokrasi karier yang seharusnya diangkat dan diberhentikan secara profesional dengan mempertimbangkan sistem karier, ternyata lebih banyak ditentukan oleh pendekatan politik semata. Penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian kualitatif ini mencoba menjelaskan mengapa terjadi politisasi birokrasi di Pemerintahan Daerah dan faktor apa yang menyebabkannya.Untuk menata sistem pemerintahan daerah dan pelaksanaan politik lokal yang paling tepat untuk diterapkan adalah memisahkan secara tegas antara jabatan politik yang menjadi domain partai politik dan jabatan karier yang menjadi domain PNS sebagai aparatur negara yang berperan pelaksana kebijakan. Kebebasan birokrasi yang tidak membedakan secara jelas antara politik dengan administrasi akan memunculkan euforia kekuatan politik yang dilakukan oleh pejabat politik lokal dan pejabat karier birokrasi.Pemerintahan Daerah dapat dimainkan oleh peran pejabat politik yang hanya mementingkan kepentingan individu dan partai politiknya. Sehingga akan membuat tatanan birokrasi menjadi tidak efektif dan akan merusak sistem Pemerintahan Daerah.

NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL Ajib Rakhmawanto
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 1 No 1 Juni (2007): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.39 KB)

Penelitian netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertujuan untuk mengidentifikasi; (1)Dampak netralitas terhadap kinerja PNS, (2) Sejauhmana kinerja PNS akan menghasilkanmutu pelayanan publik yang baik. Data dihimpun dari hasil kuesioner dan wawancara daripara responden, yaitu PNS (Staf, Eselon IV, III, II) dan masyarakat umum. Untukmenjelaskan permasalahan dipakai beberapa konsep yang relevan, yaitu KonsepNetralitas, Konsep Kinerja, dan Konsep Pelayanan Publik. Adapun hasil penelitianmenunjukan bahwa; (1) Dampak netralitas terhadap kinerja PNS bernilai positif, artinyasemenjak diberlakukan kebijakan neralitas, kinerja PNS mengalami peningkatan danmereka sudah tidak berpolitik praktis, (2) Kinerja PNS sudah memberikan dampak yangpositif/baik terhadap pelayanan publik, artinya dengan adanya peningkatan kinerja PNSmutu pelayanan publik juga meningkat.Kata Kunci: Netralitas, Kinerja, Pelayanan Publik

PERSPEKTIF PEMBERIAN FORMASI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Ajib Rakhmawanto
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 12 No 2 November (2018): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.492 KB)

Dalam menetapkan formasi PNS yang ideal didasarkan pada analisis kebutuhan dilihat dari jenis, sifat dan beban kerja pada setiap instansi pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam penetapan formasi PNS berdasarkan perimbangan anggaran belanja pegawai dan belanja pembangunan dalam APBD menjadi hal yang sangat menarik untuk analisis. Tujuan kajian ini mengidentifikasi pola penetapan formasi PNS berdasarkan sistem anggaran Pemerintah Daerah dan menganalisis dampak Pemerintah Daerah yang tidak mendapatkan formasi PNS. Pokok permasalahan penelitian ini; (1) Mengapa formasi PNS diberikan berdasarkan sistem anggaran Pemerintah Daerah? (2) Faktorfaktor apa saja yang menyebabkan formasi PNS diberi kan berdasarkan sistem anggaran Pemerintah Daerah? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian berupa rekaman dan catatan tertulis hasil FGD dan wawan cara dari para informan. Hasil penelitian menunjuk an, bahwa; (1) Terdapat ketidaksesuaian antara jumlah formasi PNS yang ditetapkan berdasarkan analisis beban kerja dengan penetapan formasi berdasarkan anggaran pemerintah daearah. Kata kunci: pemerintah daerah, anggaran, formasi PNS, analis beban kerja

PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI Ajib Rakhmawanto
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 11 No 2 November (2017): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.199 KB)

Sistem penyelenggaraan manajemen ASN yang tradisional berorientasi pada administratif perlu diubah dan dikembangkan dengan sistem manajemen modern dengan pendekatan peningkatan kualitas SDM yang profesional. Tujuan penelitian ini ada lah mengidentifikasi implementasi pengembangan sistem manajemen ASN berbasis teknologi informasi dan menganalisis faktor penghambat dalam pengembangan sistem manajemen ASN berbasis teknologi informasi. Pendekatan penelitian yang digunakan deskripsi kuali tatif. Data penelitian dari hasil wawancara pegawai BKN dan BKD sebagai instansi penyelenggara manajemen ASN. Hasil penelitian menunjukan pengembangan sistem manajemen ASN berbasis teknologi informasi mengalami peningkatan yang positif. Adapun faktor-faktor yang menghambat pengembangan sistem manajemen ASN berbasis teknologi informasi diantara nya minimnya kuantitas dan kualitas SDM ASN; sarana dan prasarana dalam bentuk hardware yang minim dimiliki instansi penyelenggara manajemen ASN; data ASN kurang mutakhir; dan jaringan internet lemah dan terbatas. Kata kunci: pengembangan, sistem manajemen, ASN, teknologi informasi

PENETAPAN STANDAR KINERJA JABATAN ADMINISTRASI APARATUR SIPIL NEGARA Ajib Rakhmawanto
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 9 No 1 Juni (2015): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.96 KB)

Penilaian kinerja digunakan untuk menggambarkan baik buruknya hasil pekerjaan pegawai. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja, diperlukan sistem penilaian kinerja. Dalam melakukan penilaian kinerja harus mengacu pada tolok ukur standar kinerja (perfomance standard). Tujuan Penelitian ini merumuskan job performance standar untuk Jabatan Administrasi ASN dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penetap an job performance standard. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif, dengan informan para praktisi SDM ASN dan akademisi SDM publik. Teknik pengambilan data dengan wawancara dan Focus Group Discussions (FGD). Hasil penelitian menunjukan dalam menetapkan job performance standar merujuk pada tujuan organisasi yang dijabarkan ke dalam tugas-tugas fungsional. Tolok ukur kinerja jabatan disusun berdasarkan tiga kriteria, yaitu jumlah (quantity), kualitas (quality), dan biaya (cost). Kata kunci: kinerja ASN, kinerja organisasi, standar kinerja jabatan

PROGRAM PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL Ajib Rakhmawanto
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 8 No 2 November (2014): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.625 KB)

Salah satu isu penting dalam konteks penataan manajemen kepegawaian adalah soal pensiun PNS. Pensiun merupakan jaminan kesejahteraan PNS setelah selesai masa dinasnya sebagai pegawai pemerintah. Perlunya reformasi sistem pensiun PNS karena didorong oleh perspektif keuangan negara, karena sistem pensiun yang berlaku sekarang telah membebani keuangan negara, sebagaimana tercermin dari peningkatan alokasi APBN untuk dana pensiun PNS yang terus meningkat setiap tahunnya. Gagasan untuk mengubah skema pembayaran pensiun PNS, dari sistem pay as you go dengan sistem fully funded merupakan hal yang harus dilaksanakan. Pay as you go merupakan sistem pendanaan pensiun yang dibiayai secara langsung oleh pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun. Sedangkan fully funded adalah sistem pendanaan pensiun yang bersumber dari iuran yang dilakukan secara bersama-sama oleh PNS sebagai pekerja dan pemerintah sebagai pemberi kerja dan dana yang terkumpul akan dijadikan sebagai anggaran pensiun. Kata kunci: pensiun PNS, program pensiun, fully funded system, pay as you go

SISTEM REKRUTMEN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI Ajib Rakhmawanto
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 7 No 2 November (2013): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (160.047 KB)

Rekrutmen pegawai yang profesional berbasis kompetensi menjadi kunci utama untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang handal dilingkungan instansi pemerintah. Dengan PNSyang handal dan kompeten akan memberikan keleluasaan bagi instansi pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh komponen guna penca paian tujuan pemerintahan. Dalam sistem kepegawaian dikenal istilah Pegawai Tetap/PNS dan Pegawai Tidak Tetap/Honorer (PTT). Untuk memberi penghargaan terhadap pengabdian PTT kepada pemerintah, maka pemerintah menerapkan kebijakan untuk merekrut PTT menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sistem rekrutmen yang diterapkan dengan sistem seleksi melalui tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang. Tujuannya untuk mendapatkan CPNS yang kompeten dibidangnya. Kata Kunci: Pegawai Tidak Tetap, Sistem Rekrutmen, Kompetensi

STRATEGI PERBAIKAN PENGHASILAN PNS Ajib Rakhmawanto
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 6 No 2 November (2012): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.592 KB)

Gaji merupakan salah satu motivasi bagi seorang pegawai untuk bekerja secara profesional, sedangkan bagi organisasi gaji merupakan hak pegawai yang harus dibayarkan sebagai pemberi kerja. Oleh karena ini sistem penggajian harus dikelola secara profesional dengan memperhatikan segala aspek yang ada. Adapun tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan pegawai dan menciptakan efektifitas organisasi dalam mencapai tujuan. Sistem manajeman penggajian PNS dalam instansi pemerintahan selama ini dipandang kurang profesional, karena tidak memacu produktivitas pegawai, kurang adil baik secara internal maupun eksternal, dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup layak PNS. Tulisan ini mencoba menawarkan pemikiran sebagai salah satu solusi bagi perbaikan sistem penggajian PNS dalam birokrasi pemerintahan tersebut. Kata kunci: penggajian, kompetensi, profesionalitas

CAREER SYSTEM SEBAGAI UPAYA MENCIPTAKAN PROFESIONALISME PEGAWAI DI LINGKUNGAN BIROKRASI PEMERINTAH Ajib Rakhmawanto
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 4 No 2 November (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.484 KB)

Paradigma baru organisasi memandang pentingnya peningkatan kualitas SDM, oleh karena itu sebagai konsekuensi organisasi pemerintah juga harus menciptakan profesionalisme PNS. Sebagai pedoman dan pola berpikir perlu diciptakan suatu model untuk mewujudkan profesionalisme PNS dalam setiap instansi pemerintah. Model ini merujuk pada sinergi yang seimbang antara aspek perencanaan karier, pengembangan karier, dan pola karier atau disebut dengan istilah manajemen karier. Manajemen karier PNS dalam organisasi pemerintah hendaknya akomodatif terhadap nilai-nilai good governance yang dewasa ini tengah dikembangkan dalam sistem pemerintahan. Manajemen karier akan bermanfaat bagi PNS untuk mengembangkan kariernya dan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Kata kunci: manajemen karier, profesionalisme, PNS

Title

Found 18 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 18 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 18 Documents
Search