<![CDATA[ABSTRAK Prinsip rahasia bank di Indonesia yang salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mengalami benturan secara normatif atau konflik norma pasca diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2017 dan PMK No. 73/PMK.03/2017. Hal ini berdampak pada ketidakjelasan pengaturan dan pelaksanaan perlindungan data nasabah yang juga sebagai wajib pajak dalam rangka upaya Pemerintah untuk mengakses informasi keuangan nasabah perbankan untuk kepentingan perpajakan. Oleh karena itu permasalahan yang dipertanyakan dalam penelitian ini adalah bagaimana prinsip rahasia bank pasca diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2017 dan apa akibat hukum dari diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2017 tersebut. Metode penulisan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah metode penelitian normatif yang memaparkan hasil penelitian. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah teori kerahasiaan bank, teori mengenai prinsip-prinsip hukum perbankan dan teori mengenai kewajiban bank dalam menjaga kerahasiaan bank. Hasil dari penelitian ini adalah prinsip rahasia perbankan masih diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2017 dan terdapat beberapa akibat hukum dari diterbitkannya Perppu No. 1 Tahun 2017. Adapun saran dari penelitian hukum ini adalah agar pihak terkait berpedoman pada ketentuan dalam Perppu No. 1 Tahun 2017 dalam mengakses informasi keuangan nasabah lembaga perbankan. Kata Kunci: Rahasia Bank, Kepentingan Perpajakan, Lembaga Perbankan]]>
Copyrights © 2015
